ANALISIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL OLEH MILITER BERBASIS NILAI KEADILAN

NUSWANTORO, WAWAN (2024) ANALISIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL OLEH MILITER BERBASIS NILAI KEADILAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200335_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200335_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (46kB)

Abstract

Keberadaan pelaku pelecehan seksual di kalangan militer menjadi titik fokus yang rumit karena bertentangan dengan tugas pokok militer yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan dan keutuhan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelecehan seksual oleh militer berbasis nilai keadilan dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan pelaksanaan tindak pidana pelecehan seksual oleh militer dan solusinya. Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalahmasalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik. Dalam konteks Hukum Acara Pidana Militer, konsep penyidikan memiliki peran sentral sebagai rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membuka selubung kejadian pidana serta mengidentifikasi pelakunya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengaturnya. Penyidikan ini menjadi landasan penting dalam menangani kasuskasus pelanggaran, termasuk dalam konteks pelecehan seksual di lingkungan militer. Apabila dalam hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer ditemukan adanya suatu tindak pidana dan tersangkanya ditemukan, maka Polisi Militer segera melaporkan pada atasan yang berhak menghukum atau kepada atasan langsung tersangka. Adapun atasan langsung yang dapat memerintahkan penahanan terhadap seorang tersangka pada peradilan militer berdasarkan Surat Keputusan Atasan Yang Berhak Menghukum. Hambatan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh militer seperti Banyak kasus di mana pihak berwenang justru menggunakan asumsi dan pandangan yang menyalahkan korban atas kejadian tersebut. Pasal-Pasal dalam KUHP cenderung hanya fokus pada tindak pidana sebagai bentuk keterbukaan seksual yang diakui secara hukum. Hal ini menimbulkan keterbatasan pemahaman terhadap pemahaman seksual. Pelabelan negatif yang dilakukan masyarakat merupakan salah satu tantangan terbesar dalam proses penegakan hukum terkait pelecehan seksual. Solusinya perlu adanya perubahan signifikan dalam cara pandang dan pendekatan aparat penegak hukum terhadap korban pelecehan seksual dan sosialisasi edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Kata Kunci: Pelecehan Seksual; Militer; Penyidikan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	21 Jan 2025 06:56
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37023

Actions (login required)

View Item