Munim, Abdul (2024) ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PROSTITUSI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERBASIS KEADILAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Text
Magister Ilmu Hukum_20302200317_fullpdf.pdf Download (1MB) |
|
Text
Magister Ilmu Hukum_20302200317_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (48kB) |
Abstract
Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi dalam tindak pidana perdagangan orang dan untuk menganalisis formulasi Perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi dalam tindak pidana perdagangan orang berbasis keadilan dimasa yang akan datang. Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah penelitian yuridis normatif, Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif. Jenis dan sumber data menggunakan data sekunder. Mengumpulkan bahan hukum memakai penelitian kepustakaan ialah teknik dokumentasi, Kemudian disajikan secara deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah (1) Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi dalam tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari teori perlindungan hukum, Perlindungan hukum meliputi hak-hak individu yang dijamin oleh negara, mencakup hak anak untuk bebas dari perlakuan tidak manusiawi serta mendapatkan pemulihan fisik dan psikis saat seorang anak menjadi korban melalui berbagai bentuk perlindungan seperti konseling, bantuan medis, bantuan hukum, pengawasan, dan pencegahan, negara diwajibkan untuk menciptakan lingkungan hukum yang melindungi anak dari eksploitasi serta memberikan perlindungan yang berkelanjutan setelah kasus prostitusi terungkap. Dalam kerangka teori perlindungan hukum, upaya rehabilitasi melalui konseling dan pelayanan medis menjadi bagian penting dari hak korban untuk dipulihkan, baik secara fisik maupun mental. (2) Formulasi Perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi dalam tindak pidana perdagangan orang berbasis keadilan dimasa yang akan datang dalam kerangka hukum suatu negara idealnya dapat mengintegrasikan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip lintas sektoral, dan dalam undang-undang yang terkait dengan masalah perdagangan orang, prinsip tersebut harus ditegaskan kembali sebagai prinsip yang lebih unggul dari semua pertimbangan lainnya. Dimasa yang akan datang penuntut umum dapat n melakukan penyitaan harta kekayaan pelaku perdagangan orang terlebih dahulu, nantinya dapat lebih memudahkan eksekusi pembayaran restitusi kepada korban. Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Anak; Perdagangan Orang.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 4 UNISSULA |
Date Deposited: | 21 Jan 2025 06:25 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36987 |
Actions (login required)
View Item |