FORMULASI KEBIJAKAN TERHADAP IMIGRAN GELAP DALAM HUBUNGAN KEDAULATAN NEGARA

MUDHAKIROH, SOFIATUL (2024) FORMULASI KEBIJAKAN TERHADAP IMIGRAN GELAP DALAM HUBUNGAN KEDAULATAN NEGARA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200312_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200312_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (43kB)

Abstract

Kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas wilayah negara yang bersangkutan. Perwujudan kedaulatan negara tersebut diemban oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Namun, kini kedaulatan negara berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Hal tersebut, dapat dilihat dari semakin meningkatnya keberadaan imgran illegal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan terhadap imigran gelap dalam hubungan kedaulatan negara saat ini. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan kebijakan terhadap imigran gelap dalam hubungan kedaulatan negara saat ini. Untuk menemukan formulasi kebijakan terhadap imigran gelap dalam hubungan kedaulatan negara. Penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual serta metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumendokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif. Hasil Penelitian ini adalah Kebijakan terhadap imigran gelap dalam hubungan kedaulatan negara saat ini melalui peraturan perundangan yang ada, yaitu UU No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian belum mampu memberikan solusi terhadap beberapa persoalan yang ada, diantaranya: belum ada kejelasan aturan mengenai imigran ilegal (baik sanksi pidana maupun administratif) karena yang diatur dalam UU Keimigrasian hanya migran yang diselundupkan saja, masih memposisikan imigran ilegal sebagai victims yang justru tidak memberikan efek jera bagi mereka untuk diselundupkan kembali. kelemahan struktur hukum luasnya wilayah Indonesia dan disertai keterbatasan kekuatan penjagaan, baik di darat, laut dan udara, kurangnya sinergitas lembaga yang terkait untuk menangani masalah illegal migrant, seperti: aparat penjagaan perbatasan TNI, Polri, Imigrasi, Bakorkamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan berbagai lembaga/institusi terkait lainnya serta lemahnya teknologi untuk memantau seluruh wilayah Nusantara, menjadikan Indonesia sangat rentan terhadap masuknya illegal migrant. Kelemahan subtansi hukum, belum ada kejelasan aturan mengenai imigran ilegal (baik sanksi pidana maupun administratif) dalam UU No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kelemahan kultur hukum yakni masyarakat yang kurang memiliki kesadaran hukum dalam keterbukaan informasi adanya orang asing. Formulasi kebijakan terhadap imigran gelap dalam hubungan kedaulatan negara di masa depan yakni menyusun dan melakukan penguatan legalitas atau regulasi terkait dengan penanganan imigran ilegal untuk menempatkan secara sah melalui peraturan yang ada bahwa imigran ilegal juga harus mendapatkan hukuman sehingga memberikan efek jera. Kata Kunci : Formulasi Kebijakan, Imigran Gelap, Kedaulatan Negara

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	21 Jan 2025 06:21
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36985

Actions (login required)

View Item