PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL (Studi Kasus: Kabupaten Pati)

HADI, SHOLIKHUL (2024) PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL (Studi Kasus: Kabupaten Pati). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200309_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200309_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (363kB)

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis peran satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di Kabupaten Pati; dan menganalisis hambatan dan solusi satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di Kabupaten Pati. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah (1) Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di kabupaten pati dengan Satpol PP Kabupaten Pati dalam melakukan Penyelidikan terkait peredaran minuman keras, hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan Kapolres Pati terkait dengan peredaran minuman beralkohol. Satpol PP Kabupaten Pati dalam Memberikan Pembinaan dan/atau Penyuluhan, dengan adanya pembinaan dan/atau penyuluhan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Pati ini diharapkan agar para pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya kembali terhadap pelanggaran peredaran minuman beralkohol. Satpol PP Kabupaten Pati memberikan tindakan secara yustisi, selama tahun 2023-2024 terdapat 4 pelaku yang telah diberikan sanksi terkait peredaran miras illegal. Dalam kerangka teori kemanfaatan hukum, peran Satpol PP dalam pemberantasan minuman keras ilegal dapat dilihat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan umum. Minuman keras seringkali tidak memenuhi standar produksi yang aman, sehingga konsumsinya dapat menyebabkan keracunan bahkan kematian. Dengan memberantas peredaran miras, Satpol PP secara tidak langsung turut berkontribusi dalam peningkatan kesehatan masyarakat. (2) Hambatan-hambatan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di Kabupaten Pati jika di tinjau dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friendman, Substansi hukum: Hukuman terhadap pengedar miras illegal sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Struktur hukum: Kurangnya jumlah anggota Satpol PP Kabupaten Pati, menjadi faktor yang kurang mendukung dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Satpol PP. Budaya Hukum: Kesadaran hukum masyarakat Pati yang masih sangat relatif rendah pada peraturan Perda ini dan sulitnya untuk mengubah dan menyadarkan masyarakat untuk tidak melakukan peredaran minuman beralkohol. Saran dari hambatan tersebut: Pembaharuan hukum, Menambah personil dan meningkatkan koordinasi antar Lembaga, Sosialisasi bahaya minuman keras. Kata Kunci: Peran; Menanggulangi; Minuman Keras.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	21 Jan 2025 06:20
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36984

Actions (login required)

View Item