IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS KEADILAN (Studi Putusan: Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Mtr)

Alim, Mahesti Cahya (2024) IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS KEADILAN (Studi Putusan: Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Mtr). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

[img] Text
Magister Ilmu Hukum_20302200237_fullpdf.pdf

Download (2MB)
[img] Text
Magister Ilmu Hukum_20302200237_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

Download (48kB)

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui implementasi perlindungan hukum korban anak terhadap tindak pidana kekerasan seksual dan menganalisis pengaturan ideal perlindungan hukum korban anak terhadap tindak pidana kekerasan seksual berbasis keadilan. Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah penelitian yuridis sosiologis. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Metode yang dipergunakan ialah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah (1) Impementasi perlindungan hukum korban anak terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan Putusan: Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Mtr, dimana Terdakwa A dipidana dengan pidana penjara selama 15 (limabelas) tahun, dan denda sebesar satu milyar rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Dalam putusan tersebut hakim tidak menjatuhkan hukuman restitusi melainkan hukuman denda, tentu saja hal tersebut tidak berkeadilan untuk korban. Hal ini membuktikan praktek peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual khususnya pada anak. Pada tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban perkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban, sedangkan pada tahap penjatuhan putusan hukum, korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan hanya berfokus pada pemidanaan pelaku tanpa memperhatikan hak-hak korban. Korban hanya dapat menerima tindakan pembalasan tersebut dengan penjatuhan hukuman yang diberikan Hakim kepada pelaku. Setelah mendapat putusan yang bersifat incracht dari pengadilan, korban dikembalikan kepada orang tua atau keluarganya tanpa direhabilitasi. (2) Pelaksanaan pemberian restitusi kepada anak korban kekerasan seksual timbul permasalahan apabila pelaku berasal dari kalangan kurang mampu. Ketika pelaku tidak mampu membayar ganti rugi, maka timbulah berbagai hambatan dalam proses pemenuhan hak-hak korban. Akibatnya, korban tidak bisa menerima ganti rugi yang ditetapkan. Dalam hal tersebut negara perlu hadir untuk memastikan hak-hak korban terlindungi. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk dana khusus yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga negara untuk memberikan kompensasi kepada korban kekerasan seksual. Dana tersebut dapat digunakan untuk menutup biaya yang tidak mampu dibayar oleh pelaku, sehingga korban tetap mendapatkan restitusi sesuai dengan putusan pengadilan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Anak; Kekerasan Seksual.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana
Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited: 20 Jan 2025 03:52
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36891

Actions (login required)

View Item View Item