Firdausa, Aisyah (2024) PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM PELAKSANAAN PEMILU SEBAGAI IMPLEMENTASI PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Text
Magister Ilmu Hukum_20302200062_fullpdf.pdf Download (1MB) |
|
Text
Magister Ilmu Hukum_20302200062_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (52kB) |
Abstract
Pelaksaan dari UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum memberikan ketegasan bahwasannya pernan dari bawaslu begitu juga dengan fungsinya akan menjadi lebih diperkuat demi mencapai tujuan yang lebih besar dan akan ditambah dari jumlah karyawan bawaslu beserta juga dengan kewenangan kebijakan yang akan dimeliki oleh badan ini demi meningkatkan iklim pemilu menuju hak yang lebih baik tanpa adanya kecurangan yang mampu memcah belah dan menimbulkan yang disebut kecurigaan yang tidak pas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Peran Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu sebagai implementasi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan unruk mengetahui dan menganalisis Penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu di masa yang akan datang. Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalahmasalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik. Peran Bawaslu Dalam Pelaksanaan Pemilu Sebagai Implementasi UndangUndang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Bawaslu mempunyai peran yang penting dalam rangka sebagai pengawal Pemilu sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, disebutkan bahwa fungsi Pengawas Pemilu yang dijabarkan dalam tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas Pemilu. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu di masa yang akan datang atau Penyelesaian perkara pemilu yang ideal di masa depan di Indonesia dapat dirancang dengan memadukan pelajaran dari Rusia dan Afrika Selatan. Meskipun konteks politik dan sosial di kedua negara berbeda, pendekatan penyelesaian sengketa pemilu mereka memberikan rekomendasi tentang bagaimana Indonesia bisa memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di masa depan. Kata Kunci: Pemilu; Bawaslu; Peran.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 4 UNISSULA |
Date Deposited: | 16 Dec 2024 07:16 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36799 |
Actions (login required)
View Item |