PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS (PT) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENYEBABKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Studi Kasus Perkara Nomor : 31/Pid.Sus/Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.)

Adriyantoro, Marsalfi Reino (2024) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS (PT) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENYEBABKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Studi Kasus Perkara Nomor : 31/Pid.Sus/Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302100192_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302100192_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (313kB)

Abstract

Penelitian ini fokus pada pertanggungjawaban pidana direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perseroan Terbatas (PT) terkait dengan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian ekonomi negara. BUMN adalah perusahaan yang didirikan dan dijalankan dengan tujuan untuk memajukan kepentingan umum, hal ini membuat BUMN sering kali terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya publik. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi yang dilakukan direksi BUMN berdampak serius terhadap perekonomian dan keuangan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pertanggungjawaban pidana direksi BUMN dalam kasus korupsi dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 31/Pid.Sus/Tpk/2020/PN.Jkt.Pst. Dimana metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan analisis hukum preskriptif terhadap undang-undang, kasus hukum, dan dokumen lain yang relevan. Dalam pengumpulan data akan menggunakan metode studi pustaka, yang penyajiannya akan dilakukan secara deskriptif analitis. Temuan menunjukkan bahwa direksi BUMN dapat dituntut berdasarkan undang-undang yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan terkait yang mengatur tanggung jawab direksi dalam pengelolaan keuangan. Mekanisme akuntabilitas ini mencakup proses investigasi, penuntutan dan peradilan untuk menilai tingkat keterlibatan dan pelanggaran direktur. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya upaya preventif dan pengawasan yang lebih ketat untuk mengurangi risiko korupsi di BUMN. Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, direksi BUMN, tindak pidana korupsi, kerugian keuangan negara, akuntabilitas.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	25 Nov 2024 03:38
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36467

Actions (login required)

View Item