TINJAUAN YURIDIS PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA PARTAI POLITIK DALAM PRINSIP NEGARA HUKUM DEMOKRATIS DI INDONESIA

Amal, Ikhlasul (2024) TINJAUAN YURIDIS PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA PARTAI POLITIK DALAM PRINSIP NEGARA HUKUM DEMOKRATIS DI INDONESIA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302100160_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302100160_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (234kB)

Abstract

Indonesia menempatkan partai politik (parpol) sebagai salah satu pilar demokrasi yang dapat melahirkan kader unggul untuk dimasukkan ke dalam pemerintahan. Partai politik (parpol) sendiri merupakan organisasi yang dapat digunakan sebagai wadah kolektif dalam menyampaikan pendapat sebagai pertimbangan untuk para penguasa negara dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Tanggung jawab partai politik (parpol) kepada negara yaitu menciptakan iklim yang kondusif demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh posisi partai politik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, urgensi pembatasan jabatan ketua partai politik di Indonesia dan pengaturan ideal masa jabatan ketua partai politik berdasarkan prinsip negara hukum demokratis di Indonesia. Dalam penulisan skripsi penulis menggunakan metode yuridis normatif, yang bersifat deskriptif dengan sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan sekunder. Alat pengumpul data yang dipakai yaitu buku, karya tulis ilmiah, beserta alat elektronik seperti laptop dan handphone untuk mengakses internet dalam mencari sumber informasi. Analisis data yang dipakai yaitu analisis kualitatif. Pengaruh partai politik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia mencakup berbagai aspek mulai dari pembentukan, struktur organisasi, pengambilan keputusan, hingga pengawasan dan sanksi. Urgensi pembatasan masa masa jabatan ketua umum partai politik merupakan suatu permasalahan yang menjadi pokok penting dalam mengaplikasikan prinsip negara hukum demokratis dan menerapkan sirkulasi dan regenerasi kepemimpinan serta mencegah terjadinya personalisasi individu pada partai politik. Penerapan kebijakan "only one re-election" dalam regenerasi ketua umum partai politik dapat memberikan dampak signifikan terhadap dinamika internal partai dan strategi politik mereka. Kata kunci : Partai politik, pembatasan masa jabatan ketua partai, negara hukum, demokratis

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	25 Nov 2024 01:14
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36441

Actions (login required)

View Item