PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Kasus di Polres Demak)

Nugraha, Fahreza Ardhi (2024) PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Kasus di Polres Demak). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302100133_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Ilmu Hukum_30302100133_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (271kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Kasus di Polres Demak)” dilatar belakangi dengan tingginya kasus kekerasan seksual, khususnya di Kabupaten Demak. Dalam penelitian ini bertujuan ingin mengetahui peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Demak, hal ini berkaitan dengan proses penegakan hukum yang diberikan oleh pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Demak terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dan juga ingin mengetahui kendala serta solusi dalam proses penegakan hukum yang dilakukan Sat Reskrim Polres Demak. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini memakai pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer tetapi tetap mengacu pada data sekunder. Sumber data yang penulis dapatkan yaitu melalui studi kepustakaan, studi lapangan (wawancara) dan studi dokumen. Penelitian ini Analisis datanya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual kepada anak yang dilakukan oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres demak dibedakan dari segi pelakunya, jika pelakunya dewasa maka akan diproses hukum sebagaimana mestinya, sedangkan jika pelakunya seorang anak maka diupayakan untuk penyelesaian secara diversi. Perihal kendala dan solusi yaitu jika pelaku meninggal maka kasus akan ditutup, jika kasus sudah kadaluwarsa maka akan dilakukan penelitian terlebih dahulu apakah kasus tersebut bisa dibuka kembali, dan jika pelakunya gangguan jiwa maka akan timbul alasan pemaaf dan alasan penghapus kesalahan serta dikeluarkan SP3(Surat Penghentian Penyidikan Penuntutan). Selain itu juga ada kendala dalam mendapatkan minimal dua alat bukti, hal seperti ini biasanya diatasi dengan Upaya paksa. Kata kunci : Penegakan Hukum, Pelaku, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Anak.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	25 Nov 2024 01:12
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36429

Actions (login required)

View Item