Putri, Vernanda Paristiana (2024) IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN YANG MELAKUKAN PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) HINGGA MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN (Studi Kasus di Polres Metro Bekasi Kota). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Text
Ilmu Hukum_30302000395_fullpdf.pdf Download (1MB) |
|
Text
Ilmu Hukum_30302000395_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (207kB) |
Abstract
Penelitian skripsi ini berjudul “Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Korban yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Hingga Menyebabkan Matinya Orang Lain (Studi Kasus di Polres Metro Bekasi Kota)”. Penelitian ini dilakukan karena terdapat kasus di wilayah Bekasi yang mana pada terdapat tindak pidana pembegalan namun seorang korban pembegalan tersebut melakukan pembelaan terpaksa atau Noodweer hingga menyebabkan pelaku tersebut meninggal dunia serta apa faktor yang memengaruhi korban melakukan tindakan tersebut dan bagaimana implementasi penegakan hukum yang diterapkan terhadap kasus tersebut. selain itu, kelemahan apa yang dihadapi dalam kasus tersebut. Penelitian dilakukan ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis serta menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu dengan meninjau bahan studi kepustakaan kemudian dianalisis untuk digunakan sebagai landasan teori untuk melakukan penelitian di lapangan dengan melalui wawancara bersama narasumber, setelah data terkumpul akan dipilih secara sistematis menggunakan metode analisis kualitatif hingga menghasilkan kesimpulan akhir. Hasil penelitian ini adalah faktor yang menyebabkannya adalah secara spontanitas dalam keadaan terdesak saat adanya serangan secara tiba-tiba yang mengharuskan melindungi dan membela dirinya serta harta bendanya dan tidak ada jalain lain selain melawan pelaku menggunakan senjata tajam milik pelaku. Berdasarkan Pasal 49 KUHP tidak di pidananya seorang korban dalam kasus ini yang melakukan pembelaan terpaksa karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan melainkan memenuhi unsur dari tindakan pembelaan terpaksa dan tindakan korban tersebut termasuk ke dalam alasan penghapus pidana dan dalam menyelesaikan kasus tersebut terdapat hambatan yang menjadi kelemahan dari kepolisian yaitu kurangnya koordinasi sesama penegak hukum sehingga untuk menyelesaikan kasus tersebut sempat terhambat. Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pembelaan Terpaksa; Tindak Pidana; Pasal 49 KUHP.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 4 UNISSULA |
Date Deposited: | 20 Nov 2024 01:55 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36333 |
Actions (login required)
View Item |