PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Falah, Rizal Amirul (2024) PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302000278_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302000278_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (182kB)

Abstract

Kebijakan dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup telah mendapatkan payung hukum terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009). Permasalahan terbesar berasal pada proses perusakan lingkungan yang diperbuat korporasi, diantaranya perusahaan dengan basic usahanya yang kompleks, menjadikan bentuk perusakannya seperti terencana dengan baik. Status korporasi sebagai subyek perbuatan pidana, tetapi penegakan hukum belum terlaksana dengan maksimal. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, untuk menemukan asas-asas, teori, regulasi dan konsep hukum lainnya tentang ketertarikan terhadap isu polemik yang ditelaah. Kajian penelitiannya deskriptif – kualitatif. Bentuk pendekatan yang dipergunakan yaitu pendekatan peraturan (statuteapproach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Library research yang dipergunakan dalam mengolah kepustakaan, dan menggunakan teknik preskripsi dalam menganalisis fakta yuridis dan melakukan penyortiran akan bahan hukum yang tidak berhubungan terkait problematika yang akan ditelaah, dan hasil akhirnya berupa simpulan atas penyelesaian pokok permasalahan yang diangkat. Hasil analisis pokok permasalahan tersebut bahwa landasan yuridis atas tindak pidana pencemaran lingkungan telah disahkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013. Sedangkan untuk regulasi secara luas telah termuat pada UU No. 32 Tahun 2009, termasuk dalam lex specialis (aturan khusus) pada bidang lingkungan hidup. Karakteristik subjek hukum pidana kerusakan lingkungan yaitu (1) orang / badan hukum (2) melakukan kerusakan lingkungan hidup. Menurut UU No. 32 Tahun 2009 dalam Pasal 1 angka 32, bahwa korporasi merupakan bagian dari subyek hukum sebagai pihak yang berbuat , mempunyai hak hukum dan memiliki kewajiban dalam tanggung jawabnya untuk menjalankan korporasi. Bentuk pertanggung jawaban korporasi sebagai pelaku pidana dapat dibebankan pertanggung jawaban menurut doktrin atau asas strict liability yang dapat diartikan sebagai bentuk pertanggung jawaban mutlak. Kata kunci: korporasi, pidana, pencemaran, lingkungan hidup.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	18 Nov 2024 06:13
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36255

Actions (login required)

View Item