Hanifah, Hidayah Addienul (2024) IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PENYANDANG DISABILITAS DI PURWOKERTO. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Text
Ilmu Hukum_30301900494_fullpdf.pdf Download (1MB) |
|
Text
Ilmu Hukum_30301900494_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (169kB) |
Abstract
Penyandang disabilitas empat kali lebih rawan untuk berurusan dengan sistem peradilan dibandingkan dengan orang non-difabel, mengingat tidak jarang bahwa penyandang disabilitas mengalami tindakan diskriminatif yang seringkali dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan kriminal. Penelitian ini menggali tentang proses peradilan bagi korban kekerasan difabel; usaha pemenuhan akomodasi yang sesuai dengan tuntunan Peraturan Pemerintah berlaku di dua lembaga dimana penelitian dilakukan; serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dan solusi yang dapat ditawarkan untuk menanggulangi hambatanhambatan tersebut. Penelitian ini mengadaptasi metodelogi pendekatan yuridis sosiologis. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari wawancara dan observasi yang dan dilakukan di Satuan Reserse dan Kriminal Banyumas dan Pengadilan Negeri Purwokerto; dan data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan melalui buku, jurnal, dan konvensi international. Data dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan dengan secara deskriptif. Penelitian menemukan bahwa proses peradilan bagi korban kekerasan seksual disabilitas di Purwokerto sama dengan tahap peradilan kekerasan seksual pada umumnya dengan beberapa keringanan dalam pelasksanaan prosedur untuk memastikan bahwa korban difabel merasa aman dan nyaman. Kedua lembaga penegak keadilan telah mengusahakan untuk menyediakan akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan. Pengadilan Negeri Purwokerto hampir melengkapi akomodasi yang layak berupa sarana dan prasarana dengan skor 92.6% sedangkan Satuan Reserse dan Kriminal memiliki skor 19.2% daam hal kelengkapan akomodasi yang layak sesuai Peraturan Pemerintah berlaku. Narasumber dari kedua lembaga penegak hukum tidak menyebutkan adanya hambatan, namun kedua lembaga masih belum memiliki standar pemeriksaan dan kualifikasi petugas dalam hal penanganan kasus yang melibatkan difabel. Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Akomodasi yang Layak, Proses Peradilan, Purwokerto
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 4 UNISSULA |
Date Deposited: | 12 Nov 2024 02:50 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36114 |
Actions (login required)
View Item |