PENGATURAN DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN.SMG)

PURBA, ERNALA ADHYAKSA BASKITA (2024) PENGATURAN DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN.SMG). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302300070_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300070_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB)

Abstract

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. Tesis ini bertujuan mengkaji dan menganalisis: Pertama, bagaimana pengaturan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Kedua, bagaimana penerapan pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika (putusan no 230/Pid.Sus/2018/PN.SMG). Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif, sumber data primer dan sekunder serta menggunakan analisis kualitatif. Penulisan ini dianalisis Permasalahan dianalisis dengan teori kepastian hukum dan teori pemidanaan. Berdasarkan hasil penelitian Pengaturan Dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memiliki kecenderungan yang semakin meningkat. Undang-Undang ini menggunakan pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut didukung dengan diberikannya suatu kewenangan yang besar bagi aparat penegak hukum yang bermetafora menjadi institusi yang berwenang untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat, melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan dalam tindak pidana narkotika. Penegakan hukum narkoba di Indonesia selaku penyelenggara kehidupan bernegara, pemerintah selalu memberikann perlindungan dan kesejahteraan masyarakatnya. Melalui berbagai kebijakannya, termasuk bagaimana menanggulangi peredaran Narkoba di Indonesia. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika termasuk hukum pidana. Penerapan Pidana Penjara terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika terhadap Putusan No. 230/Pid.Sus/2018/PN.Smg merupakan tindak pidana telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Dalam putusan ini hakim menilai bahwa terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan sebagaimana pasal 127 ayat (1) bagian a yaitu penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Kata Kunci : Sanksi Pidana, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	22 Oct 2024 02:32
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35570

Actions (login required)

View Item