PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL DI WILAYAH HUKUM POLRES MAJALENGKA

NOVIANTO, INDRA (2024) PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL DI WILAYAH HUKUM POLRES MAJALENGKA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200355_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200355_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (268kB)

Abstract

Indonesia termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni UU Darurat No. 12 Tahun 1951,UU No 8 Tahun 1948 dan Perpu No. 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api. Meskipun telah diatur dengan ancaman yang berat namun terbukti masih banyak masyarakat yang membawa,memiliki atau menguasai senjata api tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penghambat dalam mencegah penyalahgunaan senjata api serta untuk mengetahui dan menganalisis Peran kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Penegakan Hukum, dan Pertanggungjawaban hukum Metode pendekatan yang digunakan dalam Penulisan ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi Penulisan yang digunakan yaitu deskriptif analisis. Metode dan teknik pengumpulan data dalam Penulisan ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan instansi-instansi yang terkait. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui faktor penghambat Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata api, diantaranya adalah kurangnya pengawasan pihak kepolisian terhadap perdagangan senjata api secara pasar gelap dengan harga jual yang murah dan proses yang mudah, kurangnya hukuman maksimal kepada pemilik senjata api illegal, kebutuhan anggaran dana kepolisian yang belum sesuai dengan standar kebutuhan patroli, terbatasnya jumlah personil kepolisian dalam melaksanakan fungsi patrol kepolisian, kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya.Peran kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil diantaranya melakukan pendataan kepemilikan senjata api, melakukan pengecekan secara periodik setiap setahun sekali kepada pemilik senjata api baik senjata api maupun surat dokumen kepemilikan/penggunaan senjata api, Melakukan penarikan/penggudangan senjata api yang surat dokumennya sudah mati atau masa berlakunya sudah habis, penerbitan izin kepemilikan dan penggunaan senjata api maupun senapan angin dan senjata replika/mainan dalam rangka pengawasan dan pengendalian (Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022), melakukan tindakan/upaya hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Kata Kunci: Kepolisian, Senjata Api, Masyarakat Sipil

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	22 Oct 2024 02:27
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35566

Actions (login required)

View Item