PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME BERBASIS NILAI KEADILAN

SUBANDI, SUBANDI (2024) PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME BERBASIS NILAI KEADILAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200319_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200319_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (159kB)

Abstract

Permasalahan terorisme yang terjadi di Indonesia maupun yang terjadi di kancah internasional merupakan tugas yang harus segera diselesaikan dan harus melibatkan semua lapisan masyarakat serta kerjasama institusi-institusi negara. Dari dulu sampai sekarang permasalahan mengenai terorisme ini masih belum dapat diselesaikan, karena banyak motif serta tujuan dari aksi terorisme. Keberhasilan Polri dalam mengungkap kasus-kasus bom di Indonesia pertama-tama berkat adanya proses investigasi dan olah tempat kejadian perkara (TKP) yang diberikan kewenangannya kepada Polri sebagai Penyelidik dan Penyidik, proses investigasi ini mengedepankan perolehan bukti-bukti berupa data-data ilmiah yang siap disuguhkan kepada public. Tujuan penelitian untuk menganalisa Peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana terorisme berbasis nilai keadilan; mengetahui dan menganalisis hambatan bagi Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana terorisme dan solusinya dan menganalisa penegakan hukum tindak pidana terorisme di masa yang akan datang. Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian sosio legal. Socio legal merupakan penelitian yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu social. Peran Kepolisian dalam upaya penanggulangan terorisme yang dilakukan di Indonesia merupakan penegakan hukum yang bersifat preventif, preemtif dan represif. Langkah preventif dilakukan dengan cara Peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap alat dan tempat yang berpotensi untuk masuknya tindakan terorisme, represif berupa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku, pembentukan Badan Anti Terorisme khusus, langkah preemtif dengan cara pencerahan agama, pelibatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Hambatan Kepolisian dalam penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia yang terjadi di Indonesia saat ini, meskipun Polri telah mampu melaksanakan tugasnya yaitu mengungkap dan menangkap para Pelaku bukan berarti tidak mengalami berbagai kendala dan Pratik di lapangan, terutama dengan perangkat Undang-undang RI No. 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sehingga dalam penanggulangan tindak berjalan secara maksimal. Pada pembaharuan Kebijakan Tindak Pidana Terorisme ke depannya di Indonesia yaitu dalam hal pembaharuan kebijakan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Indonesia dapat melakukan pembaharuan dalam hal kelembagaan. Dalam hal ini Badan nasional penanggulangan terorisme (BNPT) diperkuat kewenangannya, dimana kewenangan tersebut meliputi pencegahan, penindakan, dan Penegakan. Sehingga, Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Terintegrasi. Kata Kunci: Terorisme; Kepolisian; Penanggulangan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	21 Oct 2024 08:21
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35543

Actions (login required)

View Item