PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU

LASDI, NICHO (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200311_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200311_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (48kB)

Abstract

Illegal logging adalah penyebab terbesar kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia, salah satunya di wilayah Kepulauan Riau (Kepri). Wilayah dengan kerusakan hutan terbesar di Kepri adalah Batam, yang mana kerusakan hutannya mencapai 47 persen dari total luas hutan 382 hektare. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging di Polda Kepulauan Riau dan hambatan dalam penegakan hukumnya serta solusinya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan datanya studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analissi data yang digunakan adalah kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan teori bekerjanya hukum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging di Polda Kepri dilaksanakan melalui penegakan hukum non penal dan penegakan hukum penal. Penegakan hukum non penal meliputi sosialisasi dan patroli, sedangkan penegakan hukum penal adalah dengan penyidikan setelah adanya tindak pidana illegal logging. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana illegal logging di Polda Kepulauan Riau adalah kurangnya jumlah personil Polri, kurangnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya sarana transportasi, kurangnya pengawasan dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Adapun solusi untuk mengatasinya adalah koordinasi dengan instansi lain yang terkait, mengiriman personil untuk pendidikan dan pelatihan, permohonan pengadaan sarana transportasi, koordinasi dengan instansi lain dalam pengawasan, dan melakuan sosialisasi terhadap masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana illegal logging. Kata kunci : penegakan hukum, tindak pidana, illegal logging

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	21 Oct 2024 04:11
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35541

Actions (login required)

View Item