IMPLEMENTASI ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA KARENA PERINTAH JABATAN (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 798/Pin.B/2022/Pn Jkt Sel)

PURBA, RUTH ANGGHINI NOVITA (2024) IMPLEMENTASI ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA KARENA PERINTAH JABATAN (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 798/Pin.B/2022/Pn Jkt Sel). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200298_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200298_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (47kB)

Abstract

Hukum pidana memberikan beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah alasan penghapusan pidana karena perintah jabatan (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 798/PIN.B/2022/PN JKT SEL); 2) Bagaimana implementasi alasan penghapusan pidana karena perintah jabatan (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 798/PIN.B/2022/PN JKT SEL)?). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori tujuan hukum, teori kepastian hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1) Alasan penghapus pidana dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu alasan penghapus pidana yang terletak di dalam Undang-Undang yang dibedakan lagi menjadi penghapus pidana umum dan penghapus pidana khusus, serta yang kedua adalah penghapus pidana diluar UndangUndang. Kedua kelompok alasan penghapus pidana tersebut dibedakan kembali menjadi 3 (tiga) yaitu, alasan pembenar, penghapus tuntutan, dan alasan pembenar. Didalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. JKT.SEL, dapat dipahami bahwasanya sebelum putusan dijatuhkan kepada terdakwa, diperlukan pertimbangan Hakim terlebih dahulu mengenai suatu keadaan yang memberatkan serta beberapa hal yang meringankan terdakwa, 2) Implementasi Penghapus Pidana karena perintah jabatan (Ambtelijk Bevel) menurut Pasal 51 ayat (1) KUHP tersebut tidak sedikitpun disebutkan pejabaran tentang ketentuan imunitas tersebut. Namun bilamana kita sependapat dengan asumsi publik tersebut terkait pemahaman bahwa disitu terdapat ketentuan kekebalan hukum dan sebagainya, jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang di mana perbuatannya tersebut dalam rangka melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang atau memiliki kapasitas terhadap perintah tersebut, maka seseorang yang melakukan perintah tersebut tidak dapat dipidana. Secara implisit Putusan No. 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel menyatakan bahwa vonis selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhadap Richard Eliezer yang merupakan orang turut serta dalam pembunuhan berencana dan berstatus justice collaborator dan segala pertimbangan hakim belum memenuhi keadilan. Kata Kunci : Implementasi, Penghapusan Pidana, Perintah Jabatan

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	21 Oct 2024 03:12
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35532

Actions (login required)

View Item