ANALISIS YURIDIS KETIDAKSESUAIAN DAKWAAN DAN TUNTUTAN TERHADAP RATIO DECIDENDI PUTUSAN PEMERKOSAAN ANAK

CAROLINA, RIFA (2024) ANALISIS YURIDIS KETIDAKSESUAIAN DAKWAAN DAN TUNTUTAN TERHADAP RATIO DECIDENDI PUTUSAN PEMERKOSAAN ANAK. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200289_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200289_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (44kB)

Abstract

Pengadilan Tinggi Bandung, mengabulkan banding dari jaksa, atas kasus pemerkosaan 13 santriwati (Pemerkosaan Anak) yang dilakukan oleh Herry Wirawan pemilik dan pengurus Pondok Tahfiz Al-Ikhlas, Yayasan Manarul Huda Antapani dan Madani Boarding School Cibiru. Vonis yang diterima Herry ini lebih berat dari putusan Pengadilan Negeri Bandung yang menghukumnya dengan penjara seumur hidup, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut Herry dengan hukuman mati. Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui dan Menganalisis Kedudukan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Ratio Decidendi yang digunakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendektan yuridis normatif dan Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori Pertanggungjawaban pidana dan teori keadilan restoratif. Berdasarkan hasil dari penelitian ditemukan adanya Ketidaksesuaian surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, yaitu Jaksa Penuntut Umum tidak memuat ketentuan Pasal 81 ayat (5) dalam surat dakwaanya, namun ketika Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan dengan memuat ketentuan Pasal 81 ayat (5) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Ratio Decidendi majelis hakim yang memutus perkara pidana Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg menyatakan penerapan Pasal 81 ayat (5) tersebut bukan dimaksudkan sebagai bentuk pelanggaran dalam pencantuman pasal yang berbeda antara dakwaan dan tuntutan, tetapi Majelis Hakim berpendapat lebih kepada memberikan keadilan baik bagi Terdakwa maupun para korban yang telah mengalami penderitaan akibat perbuatan Terdakwa, serta Majelis Hakim mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan masyarakat (social justice) sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman. Kata kunci : Pemerkosaan Anak, Dakwaan dan Tuntutan, Ratio Decidendi.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	21 Oct 2024 01:45
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35526

Actions (login required)

View Item