UTOMO, PRASATRIO (2024) PENERAPAN SANKSI PIDANA SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERAMBAHAN HUTAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Text
Magister Ilmu Hukum_20302200280_fullpdf.pdf Download (992kB) |
|
Text
Magister Ilmu Hukum_20302200280_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (35kB) |
Abstract
utan merupakan salah satu ekosistem yang menopang kehidupan manusia oleh sebab itu kelestariannya haruslah dijaga, meningkatnya jumlah penduduk memaksa pembukaan lahan besar-besaran yang mengakibatkan semakin terkikisnya hutan yang ada saat ini demi memenuhi kebutuhan karena meningkatnya pertumbuhan penduduk saat ini. Pada kenyataannya pengelolaan kawasan hutan di Indonesia masih sangat jauh dari kesan cerminan prinsip-prinsip tata kelola hutan yang baik (good forest governance), hal ini dapat dilihat dari laju degradasi hutan dan deforestasi yang signifikan dari tahun ke tahun, konflik-konflik tentang kawasan hutan semakin banyak terjadi dimana-mana, akibat yang muncul dari adanya deforestasi adalah penurunan kualitas lingkungan yang pada akhirnya meningkatkan terjadinya bencana alam, seperti tanah longsor dan banjir, maka oleh sebab itu masalah deforestasi hutan di Indonesia juga menjadi sorotan dunia Internasional, dikarenakan Indonesia yang merupakan paru-paru dunia. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana penerapan sanksi pidana sebagai bentuk tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana peramabahan hutan, 2. Bagaimana akibat hukum penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perambahan hutan, adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana sebagai bentuk tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana peramabahan hutan, serta untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum penerapan sanksi pidana sebagai bentuk tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana peramabahan hutan. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder, untuk penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana serta teori penegakan hukum. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : bahwa penerapan sanksi pidana sebagai bentuk tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana perambahan hutan selain mendapat sanksi pidana denda, korporasi yang melakukan tindak pidana perambahan hutan juga dikenakan pidana tambahan yaitu ditutupnya seluruh korporasi tersebut dan untuk pengurusnya diberikan sanksi pidana penjara serta pidana denda dan perampasan aset-aset milik korporasi tersebut, kemudian akibat hukum atas penerapan sanksi pidana tersebut berupa tidak dapat beroperasinya kegiatan usaha korporasi tersebut dan hilangnya aset-aset milik korporasi tersebut. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pidana, Korporasi, Perambahan Hutan.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
Date Deposited: | 16 Oct 2024 03:00 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35496 |
Actions (login required)
View Item |