EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS BERBASIS ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (Studi Kasus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau)

MUSTIKA, NOLANDA (2024) EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS BERBASIS ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (Studi Kasus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200271_fullpdf.pdf Download (3MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200271_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (66kB)

Abstract

Tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah: (1) Untuk mengetahui implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berbasis electronic traffic law (ETLE) oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri Kepulauan Riau; (2) Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala atau hambatan implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berbasis electronic traffic law (ETLE) oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Kepulauan Riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan Teori Hukum Progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dan Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1). Penegakan hukum pelanggaran Lalu Lintas melalui Electronic Traffic Law Enforcement Di Polda Riau adalah sebagai berikut: melaksanakan pelatihan atau pemahaman tentang pelaksanaan ETLE kepada para anggota jajaran Sat Lantas Polda Kepulauan Riau, melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait (Pengadilan, Kejaksaan, BRI, Kantor Pos) tentang pelaksanaan ETLE, melaksanakan koordinasi Dishub tentang Pengecetan Marka jalan dan pemenuhan Sarpras jalan, melaksanakan penerapan melalui media Cetak atau Elektronik tentang pelaksanaan ETLE bagi Pelanggar lantas; (2). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut adalah aspek struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum. Solusi untuk aspek struktur hukum adalah sebaiknya aparat penegak hukum seyogyanya lebih tegas dalam melakukan tindakan terhadap pelanggar lalu lintas dan jangan membeda-bedakan siapa yang melanggar untuk terciptanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Solusi untuk aspek substansi hukum adalah perlunya regulasi yang mengatur terhadap kebijakan sistem e- Tilang yang sudah diterapkan berupa, dibuatkan Peraturan Pelaksana terkait sistem e- Tilang sehingga dapat mengintervensi lembaga lain yang bersangkutan dengan penerapan sistem e-Tilang seperti (Pengadilan, Kejaksaan). Solusi hambatan budaya hukum adalah dalam hal ketidaktaatan masyarakat terhadap aturan, Polri harus gencar mengadakan sosialisasi mengenai ETLE. Jika diperlukan sosialisasi juga dapat dilakukan melalui media cetak dan elektronik agar masyarakat paham dan mengerti mengenai penegakan ETLE. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, Electronic traffic law (ETLE)

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	17 Oct 2024 03:11
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35491

Actions (login required)

View Item