PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENILAI PUBLIK PADA KONTRAK PEKERJAAN PENILAI ASET

Rokib, Muhamad Nur (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENILAI PUBLIK PADA KONTRAK PEKERJAAN PENILAI ASET. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200250_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200250_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (125kB)

Abstract

Indonesia menegaskan perlindungan hukum bagi penilai publik di tengah era globalisasi. Meskipun diatur oleh peraturan menteri keuangan, SPI, KEPI dan KJPP, perlindungan hukum masih minim dalam undang-undang. Tesis ini mengkaji lebih lanjut untuk memperkuat perlindungan hukum bagi penilai publik di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap penilai publik pada kontrak pekerjaan penilai aset. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan perlindungan hukum terhadap penilai publik pada kontrak pekerjaan penilai aset dan solusinya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian defkritif analitis. Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah datar primer yang diperoleh langsung dari sumber aslinya melalui wawancara yang kemudian dianalisis menggunakan teori Restorative Justice dan teori Hukum Progresif, data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini perlindungan hukum terhadap penilai publik pada kontrak pekerjaan penilai aset adalah krusial untuk memastikan profesionalisme dan integritas. Dasar hukum di Indonesia, seperti PMK, dan KUHPerdata, menjadi landasan dalam melindungi penilai. Perlindungan ini mencakup penyusunan kontrak yang jelas, standar profesi dan etika yang ketat, serta asuransi profesi. Dukungan dari MAPPI juga penting dalam memberikan sertifikasi, pelatihan, dan advokasi hukum bagi penilai publik. hambatan perlindungan hukum terhadap penilai publik pada kontrak pekerjaan penilai aset Masih adanya klausul ganti rugi pada kontrak membuktikan tidak adanya unsur keadilan dalam suatu perikatan.penilai bukan lembaga asuransi tapi penyedia jasa penilaian. Antara biaya jasa yang diterima tidak sebanding dengan besarnya ganti rugi dalam kontrak. Tidak adanya kekompakan antar anggota KJPP untuk menolak klausul diatas dengan terpaksa KJPP lain terpaksa mengikutinya agar bisa menjadi rekanan. Solusinya format kontrak IKJPP menjadi master kontrak penilaian oleh pemberi tugas. Atau substansinya sama dan diikuti oleh semua anggota KJPP. Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Penilai Publik, Kontrak.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	17 Oct 2024 01:59
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35480

Actions (login required)

View Item