PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah)

Satrio, Bagus (2024) PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200178_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200178_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (44kB)

Abstract

Maraknya perbuatan beberapa masyarakat untuk melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha sejatinya adalah tindakan yang melawan hukum. Hal tersebut dikarenakan hampir semua pengangkut minyak bumi tersebut tidak memiliki izin usaha. Wewenang penyidik Polri dalam perkara, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab karena melalui penyidikan tersebut penyidik dapat mengungkapkan secara terang dan benar mengenai bentuk-bentuk tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yang telah terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis (1) bentuk kegiatan tindak pidana pada bidang minyak dan gas bumi, (2) metode Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi, (3) kendala yang dihadapi Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dikenal jenis tindak pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan kejahatan di bidang Minyak dan Gas Bumi. Bentuk-bentuk tindakan pidana yang di atur dalam Undang-Undang 22 Tahun 2001 yaitu Pengolahan tanpa izin usaha pengolahan;Pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan; Penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan; Niaga tanpa izin usaha niaga. (2) Adapun penjabaran metode yang dilakukan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana minyak dan gas bumi antara lain Penerimaan Laporan/Pengaduan; Pengembangan Laporan/Pengaduan; Pemanggilan Saksi-saksi dan barang bukti; Pemeriksaan Tersangka; Pelimpahan Berkas Perkara Tersangka dan Barang Bukti. (3) Dalam penegakan hukum tindak pidana minyak dan gas bumi pada koridor Kepolisian pada tahapan penyelidikan dan penyidikan, kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana migas yang mana pertimbangan dari segi ilmiah substansial hukum yaitu penetapan pasal-pasal yang dilakukan oleh Penyidik krimsus bila melihat dari perspektif legal reasoning pada pasal-pasal pidana migas. Kata Kunci: Penyidikan, Kepolisian, Minyak dan Gas Bumi.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	15 Oct 2024 03:44
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35412

Actions (login required)

View Item