FORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau)

CANDRA, ADI (2024) FORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200150_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200150_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (84kB)

Abstract

Pertambangan ilegal ditinjau dari sisi regulasi melanggar Psal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 20009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara khususnya Pasal 158. Salah satu wilayah yang masih marak pertambangan ilegal adalah provinsi Kepulauan Riau (Kepri), meskipun telah dilakukan upaya pengakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di Polda Kepri saat ini, mengetahui dan menganalisis kelemahan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di Polda Kepri saat ini dan untuk mengetahui dan menganalisis formulasi pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan datanya studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analissi data yang digunakan adalah kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum dan teori kemanfaatan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal saat ini di Polda Kepri adalah penegakan hukum preventif (non penal) dan represif (penal),namun lebih banyak represif. Kelemahan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di Polda Kepri saat ini adalah belum ada penunjukan saksi ahli dari pusat ke daerah sehingga pemeriksaan saksi ahli membutuhkan waktu yang lama; kurangnya jumlah laboratorium forensik pada setiap kesatuan wilayah Kepolisian Daerah (Polda Kepri); kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat. Formulasi pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di masa yang akan datang adalah dengan mengakomodir pertambangan ilegal menjadi penambang sah dan berizin melalui pembinaan dan pengawasan; mengutamakan penegakan hukum preventif dalam tindak pidana pertambangan ilegal, penegakan hukum represif sebagai ulmimum remedium, dan formulasi sanksi tindakan terhadap tindak pidana pidana pertambangan. Dengan formulasi tersebut, maka diharapkan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal akan lebih efektif. Kata kunci : formulasi, penegakan hukum, tindak pidana, pertambangan ilegal

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	14 Oct 2024 07:10
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35383

Actions (login required)

View Item