DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU

SUHERMAN, CITRA (2024) DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200138_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200138_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (75kB)

Abstract

Pasal 187 UURI No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” tetapi dalam kenyataannya masih terjadi Tindak Pidana Pemilu dan juga terdapat disparitas diantara Pasal yang sama seperti Pada Putusan Nomor 27/PID SUS/2021/PT MKS, Nomor : 208 / Pid.Sus / 2018 / PT.SMG, Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb, Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Msb, dan Nomor 46 /PID.SUS/2020/PT TTE beragam. Tujuan Penilitian ini Yaitu a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu pada Putusan Nomor 27/PID SUS/2021/PT MKS, Nomor : 208 / Pid.Sus / 2018 / PT.SMG, Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb, Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Msb dan Nomor 46 /PID.SUS/2020/PT TTE, akibat hukum terhadap adanya disparitas dalam putusan hakim pada tindak pidana pemilu dan menganalisis pengaruh disparitas putusan hakim terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dalam kasus tindak pidana pemilu. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dalam upaya mengungkap kebenaran dalam peraturan perundang-undangan Disparitas dalam putusan hakim pada tindak pidana pemilu memiliki beberapa akibat hukum yang signifikan. Pertama, ketidakpastian hukum tercipta karena pelaku tindak pidana pemilu mungkin tidak mengetahui jenis pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim. Kedua, ketidakadilan muncul karena terdakwa dengan kasus serupa dapat menerima hukuman yang berbeda, meskipun fakta-faktanya mirip. Ketiga, keragaman dalam penerapan hukum tercermin dalam disparitas putusan hakim, karena hakim dapat memiliki pendekatan yang berbeda dalam menentukan hukuman yang adil dan proporsional. Selain itu, disparitas putusan hakim juga dapat berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dalam kasus tindak pidana pemilu, menciptakan keraguan terhadap integritas hakim dan objektivitas keputusan. Hal ini dapat mengganggu partisipasi masyarakat dalam pemilu dan berpotensi mengganggu stabilitas demokrasi serta ketertiban sosial. Kata Kunci: Pemilu, Pidana, Politik

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	14 Oct 2024 06:37
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35373

Actions (login required)

View Item