ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENGUASAI, MEMILIKI KAYU HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun)

SIDIQ, MUHAMMAD FAJAR (2024) ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENGUASAI, MEMILIKI KAYU HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200110_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200110_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (32kB)

Abstract

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 50 menegaskan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Tesis ini bertujuan mengkaji dan menganalisis tentang pembuktian tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (studi kasus di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun). Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif, sumber data primer dan sekunder serta menggunakan analisis kualitatif. Penulisan ini dianalisis Permasalahan dianalisis dengan teori interpretasi hukum dan teori pemidanaan. Berdasarkan hasil penelitian pembuktian Pembuktian tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan didalam penelitian ini adalah didapat dari keterangan saksi, keterangan saksi ahli, keterangan terdakwa, dan bukti petunjuk yang diajukan oleh penuntut umum sehingga menjadikan dasar dari keputusan hakim dalam putusan nomor 340/Pid.B/LH/2021/PN.Pbu dan perkara nomor 48/Pid.B/LH/2023/PN.Pbu. Penerapan saksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun merupakan tindakan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak diengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan adalah sebuah kejahatan perusak hutan. Dalam putusan perkara Nomor 340/Pid.B/LH/2021/PN.Pbu dan perkara nomor 48/Pid.B/LH/2023/PN.Pbu hakim menilai bahwa terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan sebagaimana pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 yaitu diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kata Kunci: pembuktian, tindak pidana, kehutanan

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	11 Oct 2024 03:08
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35364

Actions (login required)

View Item