ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI DI KABUPATEN BLORA

Supriedi, Supriedi (2024) ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI DI KABUPATEN BLORA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200094_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200094_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (52kB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah tetap menghendaki hubungan yang sejajar antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Hubungan sejajar tersebut menandakan bahwa posisi DPRD dan Pemerintah Daerah adalah menempati posisi yang sama kuat. Hal itu diperlukan guna mewujudkan pemerintah yang baik (good government,), yang diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif dan efisien melalui mekanisme check and balance. Pemerintahan yang baik (good government) adalah pemerintahan yang di jalankan berdasarkan pada norma atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara konsisten dan bertanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan negara yang dilandasi prinsip transparan, akuntabel, bersih, jujur dan amanah. Untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik, maka fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah adalah sangat penting. Pengawasan DPRD ini termasuk keputusan yang bersifat umum di luar peraturan perundang-undangan seperti kebijakan kepala daerah. Pada saat ini, sebagian besar pemerintah daerah oleh sebagian elemen masyarakat dipandang bekerja secara tidak transparan, khususnya terkait dengan berbagai aspek APBD dan rinciannya. Institusi pengawas (Bawasda) belum menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Hal ini dapat dimaklumi, sebab lembaga ini merupakan lembaga yang masih dalam lingkup pengaruh kekuasaan kepala daerah dan apalagi hasil pengawasannya dipertanggungjawabkan kepada kepala daerah dan tidak kepada publik Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah : adalah pendekatan yuridis normatif atau pendekatan undang-undang. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek dengan gambaran secara menyeluruh dan sistematik mengenai segala hal yang berhubungan Fungsi Pengawasan DPRD . penulis berpendapat bahwa Fungsi DPRD yang terpenting dalam urusan pemerintahan yang menjadi urusan daerah adalah : mewujudkan penyelengaraaan pemerintahan didaerah yang berhasil dan sesuai dengan otonomi daerah. Dengan fungsi Pengawasan DPRD sebagai mitra Pemerintah Daerah tentunya bentuk tindak pidana seperti Korupsi dapat dicegah . Diharapkan DPRD lebih meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang baik Untuk memperoleh hasil yang maksimal Kata Kunci: DPRD,Pengawasan,Pemerintahan Daerah,Korupsi.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	11 Oct 2024 03:05
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35360

Actions (login required)

View Item