ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIFIKAT TANAH BERBASIS ELEKTRONIK (E-CERTIFICATE) DALAM HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA

Lius, Muhammad Jeppry (2024) ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIFIKAT TANAH BERBASIS ELEKTRONIK (E-CERTIFICATE) DALAM HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302200061_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200061_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (766kB)

Abstract

Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat elektronik dalam hukum pertanahan di Indonesia. Tujuan penelitian tesis ini yaitu mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum, kendala yang di hadapi serta solusi dalam menghadapi kendala pada perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat tanah berbasis elektronik dalam hukum pertanahan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber informasi dalam penelitian ini ialah data sekunder yang diperoleh melalui tinjauan literatur. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan studi dokumen dan studi pustaka, sedangkan metode analisis data menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat tanah elektronik tidak menimbulkan masalah, karena sertifikat tersebut diakui sebagai bukti kepemilikan elektronik yang sah berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama diatur dalam Pasal 6. Validitasnya juga tidak diragukan lagi, terutama setelah diperkuat dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 1 Tahun 2021. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menyongsong program sertifikat tanah elektronik adalah belum adanya basis data yang valid mengenai peta bidang tanah di seluruh Indonesia sehingga akan sulit untuk dapat mewujudkan sertifikat elektronik, data kependudukan di Indonesia belum tertib dan masih banyak data yang tidak terupdate sehingga tidak menjamin validitas data pertanahan, belum tercipta sinkronisasi dan harmonisasi perundangan dan peraturan untuk mendukung sertifikat tanah elektronik, belum optimalnya upaya sosialisasi sertifikat elektronik kepada berbagai pihak, dan masih belum merata dan memadainya sarana dan prasarana digital di seluruh pelosok Indonesia sehingga menjadi sulit untuk diaplikasikan. Solusi dalam menghadapi kendala pada perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat tanah berbasis elektronik dalam hukum pertanahan di Indonesia diantaranya yaitu dengan diadakan reviisi dan evaluasi. Evaluasi dan revisi ini terkait dengan : Mensinkronisasi dan melengkapi basis data pertanahan, Menyelesaikan masalah kependudukan seperti E-KTP, Mengkaji dan mengsinkronisasi beberapa peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan sertifikat tanah, Mengoptimalisasi akses internet di seluruh Indonesia hinggga sampai ke pelosok desa, dan Melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Sertifikat Elektronik, dan Tanah.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	17 Sep 2024 03:54
Last Modified:	17 Sep 2024 03:54
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35293

Actions (login required)

View Item