Kholid, Muhammad Idham (2024) PEMBATALAN AKTA JUAL BELI HAK ATAS TANAH KARENA SALAH SATU PIHAK MELAKUKAN WANPRESTASI. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Text
Magister Kenotariatan_21302200059_fullpdf.pdf Download (1MB) |
|
Text
Magister Kenotariatan_21302200059_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Wanprestasi adalah suatu pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur dalam perjanjian, yang dapat meliputi ketidakpenuhan kewajiban pembayaran, penyerahan barang, atau hal lain yang telah disepakati. Wanprestasi dalam akta jual beli hak atas tanah dapat menyebabkan ketidaksetujuan antara pihakpihak yang terlibat, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan sengketa hukum. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1). Pembatalan akta jual beli hak atas tanah karena salah satu pihak melakukan wanprestasi. 2). Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat pembatalan akta jual beli hak atas tanah karena salah satu pihak melakukan wanprestasi. Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. yang diperoleh studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian disimpulkan: 1). Pembatalan jual beli hak atas tanah karena salah satu pihak melakukan wanprestasi yaitu pihak yang merasa dirugikan berhak menggugat ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga. Wanprestasi menyebabkan kepastian hukum terganggu karena pihak lain menjadi tidak pasti mengenai hak dan kewajibannya. Mengatasi problematika hukum dalam jual beli hak atas tanah akibat wanprestasi memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang mencakup kepastian hukum, keadilan, dan kegunaan. Dengan memastikan perjanjian yang jelas, penegakan hukum yang konsisten, sanksi yang adil, serta proses penyelesaian sengketa yang efisien, sistem hukum dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak yang dirugikan dan mencegah terjadinya wanprestasi di masa depan. 2) Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat pembatalan akta jual beli hak atas tanah karena salah satu pihak melakukan wanprestasi yaitu harus mencakup langkah-langkah preventif dan repressif. Dengan langkah preventif, seperti pembuatan akta yang jelas dan pemeriksaan legalitas tanah, serta langkah repressif, seperti gugatan ke pengadilan dan penegakan sanksi, sistem hukum dapat memberikan perlindungan yang menyeluruh dan efektif bagi pihak yang dirugikan. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan yang menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi jual beli tanah. Namun perlindungan hukum tidak berlaku untuk semua pembeli melainkan hanya berlaku untuk kriteria pembeli tertentu. Kriteria pembeli yang dilindungi ialah yang memiliki itikad baik. Kata Kunci : Pembatalan akta, Jual Beli, Wanprestasi
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
Date Deposited: | 07 Aug 2024 02:52 |
Last Modified: | 07 Aug 2024 02:52 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35292 |
Actions (login required)
View Item |