Dyawati, Elisya Triwi (2024) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TANAH KAVLING DENGAN KUASA UNTUK MENJUAL DI KABUPATEN DEMAK. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Text
Magister Kenotariatan_21302200031_fullpdf.pdf Download (1MB) |
|
Text
Magister Kenotariatan_21302200031_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Daya Tarik masyarakat dalam jual beli tanah terus berkembang dikarenakan tanah sebagai faktor ekonomi yang memiliki peran penting dan memiliki nilai strategis. Dasar dari jual beli tanah yaitu adanya suatu kesepakatan dari pihak penjual dan pembeli, karena populasi tanah yang terbatas tidak sebanding dengan populasi penduduk yang semakin bertambah, maka para pebisnis menemukan cara bisnis yang baru dengan memecah sebidang tanah yang disebut tanah kavling dan memperjual belikan dengan surat kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa selaku pemilik dari sebidang tanah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses jual beli tanah kavling dengan menggunakan surat kuasa di Demak dan untuk mengetahui bagaimana kelemahan jual beli tanah kavling dengan menggunakan surat kuasa di Demak. Metode penelitian ini tidak terlepas dari tujuan untuk mengarahkan suatu pemecahan masalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan penelitian dipergunakan untuk melihat peristiwa atau kejadian dalam suatu masyarakat yang menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif sehingga di dalam penelitian ini memaparkan, menggambarkan atau menguraikan suatu peristiwa perlindungan pembeli melalui surat kuasa menjual dalam jual beli tanah terhadap tanah kavling, dengan menggunakan data berupa hasil wawancara beserta dengan penerapan ketentuan hukum berkaitan tentang jual beli menggunakan surat kuasa menjual yaitu dalam KUHPerdata dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Hasil dari penelitian yang diperoleh adalah bagaimana perlindungan pembeli melalui surat kuasa menjual pada transaksi jual beli tanah selalu mengikutsertakan pihak PPAT sesuai Pasal 1 angka 24 PP No 24 Tahun 1997, selain untuk pembuatan akta terkait dengan tanah kemudian dapat dijadikan konsultasi kepada pihak pembeli terkait keabsahan status tanah beserta surat kuasa menjual. Surat kuasa menjual kemudian dapat diteliti terlebih dahulu mengenai substansi berupa klausul-klausul yang ditetapkan oleh pemberi kuasa kemudian di akta notariil di notaris, karena kelemahan dari surat kuasa dilihat pada substansi surat kuasa itu sendiri sehingga dapat menimbulkan suatu sengketa terhadap tanah. Kata kunci : Perlindungan, Tanah Kavling, Jual Beli, Surat Kuasa Menjual
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
Date Deposited: | 06 Aug 2024 07:16 |
Last Modified: | 06 Aug 2024 07:16 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35280 |
Actions (login required)
View Item |