PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS ATAS PEMALSUAN DOKUMEN YANG DILAKUKAN OLEH KLIEN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK (Studi Putusan : Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 20 PK/PID/2010)

RIZKA, TASYA ANANTA (2024) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS ATAS PEMALSUAN DOKUMEN YANG DILAKUKAN OLEH KLIEN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK (Studi Putusan : Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 20 PK/PID/2010). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302100187_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302100187_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Akta yang dibuat oleh Notaris adalah akta para pihak (partij akte) dimana sebenarnya Notaris hanya menuangkan atau menformulasikan kehendak dari para penghadap dalam akta Notaris sehingga dengan demikian sebenarnya isi akta tersebut bukan kehendak Notaris, tetapi penyidik sering berpendapat dan kemudian menuduh Notaris bahwa Notaris telah menyuruh klien atau penghadap untuk memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik (akta Notariil), kenyataanya Notaris sama sekali tidak punya wewenang untuk menyuruh klien untuk melakukan apapun ketika menghadap Notaris. Ada kasus juga Notaris kemudian didakwa karena menyuruh klien atau penghadap untuk memasukan keterangan palsu kedalam akta yang dibuat oleh Notaris itu sendiri, padahal jika Notaris melakukan itu sudah pasti dikemudian hari berpotensi bisa menyeret Notaris menjadi terdakwa dengan tuduhan telah memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik atau memalsukan akta. Notaris memerlukan perlindungan hukum yang melindungi Notaris dari pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Klien untuk pembuatan akta otentik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum bagi Notaris atas pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh klien dalam pembuatan akta otentik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 20 PK/PID/2010). Metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Data yang diperlukan meliputi data primer yaitu terdiri dari UUD 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Kode Etik Notaris, serta data sekunder dan tersier yang berisi buku-buku dan dokumen pendukung lainnya. Diambil dengan metode pengumpulan data dengan cara studi pustaka. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian disimpulkan dalam Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20 PK/PID/2010 Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana. Notaris seharusnya menolak membuatkan akta yang diajukan karena mengetahui tentang keadaan yang terjadi dalam YPCU. Notaris jangan sekali-kali sebatas mengandalkan atau percaya kepada klien atau penghadap walaupun klien atau penghadap adalah teman dekat. Notaris harus cerdas, teliti, cermat dan rapih dalam membuat akta terkait dengan aspek hukum yang merupakan perbuatan hukum yang dimuat dalam akta. Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Pemalsuan Dokumen; Akta Otentik.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Aug 2024 02:23
Last Modified:	07 Aug 2024 02:23
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35257

Actions (login required)

View Item