TINJAUAN HUKUM DUALISME PENGATURAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH OLEH NOTARIS DAN CAMAT

SWASTIKA, RONA (2024) TINJAUAN HUKUM DUALISME PENGATURAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH OLEH NOTARIS DAN CAMAT. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302100170_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302100170_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Hak kepemilikan tanah merupakan hak legal atau kekuasaan yang dimiliki seseorang atau suatu badan terhadap sebidang tanah untuk menggunakan, menguasai, dan menikmati tanah tersebut. Ditentukan bagi pihak swasta atau perusahaan yang ingin memiliki hak atas tanah, status kepemilikan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan komersil diharuskan mengalami degradasi hak, yakni penurunan status atas tanah yang dapat dilakukan melalui berbagai cara salah satunya pelepasan hak kemudian diikuti dengan permohonan hak baru. Rangkaian proses yang harus ditempuh untuk mengubah sertipikat Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan pemilik diharuskan memiliki Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPPHT) atau Akta Pelepasan Hak atas Tanah untuk melepaskan status tanah. Tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria bahwa kewenangan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dua diantaranya adalah Notaris dan Camat yang masing-masing kewenangannya didasari oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Dalam meneliti permasalahan dualisme pengaturan ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundangundangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analisi. Menggunakan jenis data sekunder yang bersumber data bahan hukum primer, sekunder , tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Metode analisis data menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedua pejabat yakni Notaris dan Camat yang ditunjuk dalam proses pelepasan hak atas tanah sama-sama menerima kewenangan berupa atribusi. Tetapi kewenangan SPPHT secara hierarki norma merupakan kewenangan Notaris yang tidak dapat digantikan. Demi tercapainya tujuan hukum maka pemerintah memberikan kewenangan penerbitan salah satunya oleh Camat. Adanya dualisme membawa manfaat kemudahan bagi masyarakat yang tinggal di daerah belum dijangkau Notaris, namun juga terdapat kekurangan yakni disharmonisasi peraturan dan inkonsistensi dalam mekanisme penyusunan dokumen. Kedua produk hukum berupa akta pelepasan hak yang dibuat oleh Notaris dan surat pernyataan pelepasan yang dibuat oleh Camat sama-sama memiliki kekuatan hukum, sah, dan mengikat para pihak. Kata Kunci: Hak Milik, Pelepasan Hak atas Tanah, Kewenangan, Pelepasan Hak

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	09 Aug 2024 02:08
Last Modified:	09 Aug 2024 02:08
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35249

Actions (login required)

View Item