KEDUDUKAN HUKUM ATAS SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANAH BERSERTIPIKAT LUNAS DIBAWAH TANGAN

Wahyuni, Ayuni Sri (2024) KEDUDUKAN HUKUM ATAS SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANAH BERSERTIPIKAT LUNAS DIBAWAH TANGAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302000090_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302000090_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Perlindungan hukum terhadap hak milik pewaris pada perkembanganya tidaklah berjalan mulus. Hal ini dikarenakan hukum waris yang berlaku di negara Indonesia pada pelaksanaannya belumlah mampu secara efektif memberikan perlindungan bagi ahli waris. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Kedudukan hukum atas surat perjanjian jual beli dibawah tangan. 2) Perlindungan hukum ahli waris yang menggunakan jual beli lunas. Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Jenis data menggunakan data sekunder yang diperoleh studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Hasil penelitian disimpulkan : 1) Kedudukan hukum atas surat perjanjian jual beli lunas dibawah tangan adalah memiliki kekuatan pembuktian dalam suatu perkara dan tidak dapat disangkal kebenarannya, sehingga surat di bawah tangan tersebut harus dilakukan legalisasi. KUHPerdata mengatur mengenai akta di bawah tangan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1874, 1874a, dan Pasal 1880. Pasal-pasal ini memerlukan bahwa setiap akta di bawah tangan harus disertai dengan surat pernyataan yang memiliki tanggal, yang diberikan oleh notaris atau pejabat lain yang diakui oleh undang-undang. Dalam sidang pemeriksaan perkara perdata surat di bawah tangan dapat menjadi alat bukti yang sempurna atau memiliki kekuatan hukum yang selaras dengan surat otentik, namun dengan syarat para pihak yang bertandatangan pada surat perjanjian itu tidak menyangkal kebenaran tanda tangannya. 2) Perlindungan hukum bagi pihak yang menggunakan surat jual beli tanah bersertipikat lunas meliputi sejumlah aspek yang bertujuan untuk memastikan keabsahan, keadilan, dan kepastian hukum dalam transaksi tersebut. Perlindungan yang dapat dilakukan kepada penjual ialah memintakan kepada pihak pembeli agar melakukan pembayaran harga atas obyek perjanjian dengan jangka waktu tertentu yang disertai dengan syarat batal, apabila pihak pembeli tidak memenuhi pembayaran sebagaimana telah dimintakan dan disepakati maka perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang telah dibuat dan disepakati menjadi batal dan pihak penjual tidak berkewajiban untuk mengembalikan pembayaran yang telah dibayarkan kecuali pihak pembeli meminta pengecualian, sedangkan perlindungan yang dapat dilakukan pihak pembeli dalam pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli ialah terlebih dahulu memeriksa keberadaan bukti kepemilikan hak atas tanah/bangunan yang menjadi obyek perjanjian, serta erta jual beli tersebut harus dilakukan secara terang. Kata Kunci: Perjanjian, Jual Beli, Ahli Waris

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	06 Aug 2024 03:38
Last Modified:	06 Aug 2024 03:38
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35244

Actions (login required)

View Item