REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME BERBASIS KEADILAN

AISYAH, NUR (2024) REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME BERBASIS KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300333_fullpdf.pdf Download (3MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300333_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Praktek penanggulangan tindak pidana terorisme di lapangan sering dijumpai beberapa hal yang mengabaikan perlindungan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Bahkan dalam praktek pelanggaran-pelanggaran tersebut seringkali tidak mengindahkan terhadap hak asasi manusia yang melekat pada diri pelaku. Untuk itu perlu dilakukan rekonstruksi kembali terhadap perlindungan hukum pelaku tindak pidana terorisme yang berbasiskan pada nilai-nilai keadilan. Hukum tidak hanya berfungsi untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga harus menciptakan kesejahteraan dan keadilan yang lebih baik bagi rakyat. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis : 1) Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang belum berbasis keadilan. 2) Kelemahan-kelemahan perlindungan hukum pelaku tindak pidana terorisme saat ini. 3) Menganalisis rekonstruksi perlindungan hukum pelaku tindak pidana terorisme berbasis keadilan. Paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma konstruktivisme, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian dengan deskriptif analitis, metode pengumpulan data dengan observasi dan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian disimpuilkan : 1). Indonesia cenderung menggunakan pendekatan yang represif dalam penanggulangan terorisme. Penggunaan pendekatan represif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini melalui densus 88 dalam penanganan terorisme, memperlihatkan pemerintah Indonesia telah mengorbankan nilai HAM yang seharusnya dijamin keberadaannya dan belum menerapkan perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana terorisme yang berbasis nilai keadilan. 2) Kebijakan formulasi perlindungan hak-hak tersangka terorisme dalam Undang-Undang Terorisme masih kurang harmonis sebab dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme masih ditemukan ketentuan yang tidak mencerminkan asas pembuktian yang dianut oleh KUHAP. Kebijakan formulasi tentang prosedur penanganan tersangka terorisme juga belum mencerminkan perlindungan hak-hak tersangka baik yang diatur dalam KUHAP mapun yang diatur dalam undang-undang pemberantasan terorisme. Di dalam kebijakan implementasinya masih mengalami hambatan teknis karena masih terdapat perbedaan persepsi dalam memahami ketentuan yang mengatur prosedur penanganan tersangka terorisme dikalangan aparat penegak hukum. 3) Rekonstruksi perlindungan yang dimaksud agar setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Undang-Undang Terorisme tidak terdapat satu pasalpun yang mengatur tentang bantuan hukum ataupun tentang mekanisme memperoleh, menjalankan serta hubungan tersangka atau terdakwa dengan advokatnya. anakan kepentingan pembelajaan atas dirinya. Kata kunci : Rekonstruksi, Pelanggaran, Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	06 Aug 2024 03:37
Last Modified:	06 Aug 2024 03:37
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35243

Actions (login required)

View Item