REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA MALPRAKTIK TENAGA KESEHATAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

PAKPAHAN, RISDO (2024) REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA MALPRAKTIK TENAGA KESEHATAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100219_fullpdf.pdf Download (3MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100219_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan rekontruksi regulasi tindak pidana malpraktik tenaga kesehatan belum bernilai keadilan.Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana malpraktik tenaga kesehatan yang berbasi nilai keadilan pada saat ini. Dan untuk menemukan rekonstruksi regulasi tindak pidana malpraktik tenaga kesehatan dari berbasis nilai keadilan.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang mengandalkan data-data hukum bersifat sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian hukum socio-legal research dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan perbandingan hukum negara lain (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pemidanaan terhadap tindak pidana malpraktik tenaga kesehatan belum bernilai keadilan terutama berkaitan dengan kelemahan dalam Pasal 23 ayat (3) U ndang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan ,tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari Pemerintah dan Pasal 190 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu pidana penjara dan pidana denda. Kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana malpraktik teanaga kesehatan yang berbasisis nilai keadilan pada saat ini yaitu Pertama, Undang-Undang Kesehatan mengandung pasal-pasal yang multitafsir, yang sering disalahgunakan untuk memidanakan perawat, terutama dalam hal pelayanan kesehatan Kedua, ketidak jelasan dan luasnya interpretasi pasal-pasal tersebut menciptakan ketidak pastian hukum dan efek menghambat (chilling effect) yang mengurangi kebebasan tenaga kesehatan dan keberanian pada teanaga kesehatan untuk meningkatan derajat kesehatan paripurna.. Ketiga, terdapat inkonsistensi antara UU Kesehatan dan KUHPidana, dengan kasus-kasus yang melibatkan tenaga kesehatan sering ditangani di luar kerangka UU Kesehatan, mengabaikan prosedur yang seharusnya diikuti sepertipenanganan oleh Dewan Kesehatan. Keempat, kurangnya pemidanaan yang spesifik tindak pemidanaan terhadap malpraktik tenaga kesehatan yang berbasis nilai keadilan pada tenga kesehatan dalam bekerja di pelayanan kesehatan Rekonstruksi regulasi pemidanaan terhadap tindak pidanan malpraktik tenaga kesehatan yang berbasis nilai keadilan di Indonesia memerlukan pendekatan holistik dan terintegrasi. Ini melibatkan revisi dan klarifikasi pasal-pasal multitafsir dalam Undang- Undang Kesehatan dan KUHPidana, seperti Pasal 11ayat (1) huruf b UU Tenaga Kesehatan dapat dijadikan acuan makna malpraktik yang mengidentifikasikan malpraktik degan melalaikan kewajiban,berarti tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Oleh penyalahgunaan hukum malpraktik tenaga kesehatan.Penting juga untuk menyesuaikan regulasi dengan standar internasional kebebasan dalam praktik keperawatan, dengan yang bertanggung jawab dalam kepentingan publik dan menetapkan batasan yang jelas antara kritik konstruktif dan tindak malpraktik keperawatan. Disarankan kepada Pemerintah dan lembaga legislatif harus segera meninjau dan merevisi UU Kesehatan terutama pasal-pasal multitafsir. Disarankan perlunya pengembangan mekanisme independen untuk meninjau kasus-kasus yang melibatkan perawat, seperti penggunaan Dewan Kesehatan sebagai mediator utama. Disarankan Rekonstruksi regulasi ini membutuhkan kerjasama erat antara pemerintah, pelayanan kesehatan, dan badan pengawas seperti Dewan Kesehatan, untuk menciptakan regulasi yang adil dan transparan. Kata Kunci: Rekonstruksi, Tindak Pidana ,Malpraktik, Tenaga Kesehatan, Keadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	05 Aug 2024 07:09
Last Modified:	05 Aug 2024 07:09
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35239

Actions (login required)

View Item