REKONSTRUKSI REGULASI IZIN PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Karliansyah, Karliansyah (2023) REKONSTRUKSI REGULASI IZIN PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100202_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100202_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penyelenggaraan perkebunan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bukanlah suatu hal mudah, karena banyak tantangan bersifat multidimensi yang dihadapi regulator dan pelaku perkebunan. Kebijakan pengembangan kelapa sawit yang ideal, perlu disiapkan sedemikian rupa. Salah satunya yaitu pengelolaan sumber daya alam terencana, terbuka, terpadu, profesional dan bertanggung jawab. Artinya, pengembangan kelapa sawit sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis mengapa regulasi izin pengelolaan perkebunan kelapa sawit belum berbasis nilai keadilan, kelemahan regulasi izin pengelolaan perkebunan kelapa sawit saat ini, dan bentuk rekonstruksi regulasi izin pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berbasis nilai keadilan. Dari hasi penelitian ini dapat disimpulkan: 1) Regulasi izin usaha perkebunan kelapa sawit belum berbasis nilai keadilan dan kesejahteraan. Padahal sebagian besar penduduk Indonesia menggantungkan kehidupan dari pekerjaan di subsektor perkebunan kelapa sawit. Karena itu arah kebijakan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah harus didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan mengacu kepada asas-asas: kelestarian dan berkelanjutan; keadilan dan kesetaraan; demokrasi; transparansi; kebersamaan dengan tanggung jawab yang berbeda; kehati-hatian dini; eko-efisiensi; perlindungan optimal atas keanekaragaman hayati; perusak membayar; dan pengakuan hak masyarakat adat. 2) Kelemahan regulasi izin pengelolaan perkebunan kelapa sawit saat ini yaitu dari serangkaian regulasi yang dibuat dan ditetapkan pemerintah ternyata masih ada beberapa catatan yang perlu digarisbawahi untuk diperhatikan bahwa meskipun telah ada regulasi yang jelas, namun implementasi regulasi di lapangan belum mampu menyelesaikan persoalan tau hanya sebatas regulasi minim realisasi; 3) Regulasi Izin Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit sebagai penyelesaian sawit rakyat dalam kawasan hutan yang berbasis nilai keadilan perlu dilakukan rekonstruksi atau direvisi, sebagaimana yang direkomendasikan pada Pasal 47 ayat (2) UUCK, sehingga Pemerintah Daerah berwenang menerapkan sanksi administratif berupa paksaan Pemerintah Daerah atas pelanggaran izin usaha perkebunan; dan Pasal 67 UUCK, sehingga ada syarat-syarat tertentu sebelum perusahaan perkebunan memperoleh izin usaha perkebunan yang bergerak dalam bidang usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan, yaitu antara lain seperti izin lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Kata kunci: Rekontruksi, Regulasi, Izin Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit, Nilai Leadilan.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Aug 2024 04:32
Last Modified:	07 Aug 2024 04:32
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35223

Actions (login required)

View Item