REKONTRUKSI HUKUM WARIS DI INDONESIA BERBASIS KEADILAN

RAMADHANIATI, NUR KAMILA (2024) REKONTRUKSI HUKUM WARIS DI INDONESIA BERBASIS KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100061_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100061_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hukum Waris di Indonesia yang belum berkeadilan dan menganalisa Kelemahan-kelemahan hukum Waris di Indonesia Serta untuk menemukan rekonstruksi hukum waris di Indonesia yang berbasis nilai keadilan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum Yuridis empiris ditujukan untuk meneliti pelaksanaan suatu aturan di masyarakat. Selain itu juga menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach). Analisis yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa Hukum Waris di Indonesia belum berkeadian. Bahwa Konstruksi Hukum waris di Indonesia saat ini masih dirasa belum mimiliki rasa Keadilan bagi seluruh pihak hal ini terjadi karena adanya Pilihan Hukum tersebut yang dapat dipilih berdasarkan kehendak individu, sedangkan pihak dalam pembagian warisan umumnya terdapat lebih dari 1 pihak sehingga penentuan pilihan penundukan hukum tersebut syarat dengan kepentingan-kepentingan pihak dan yang dapat memilih umumnya adalah pihak yang memiliki keuangan yang lebih dan kekuasaan lebih yang akan menang. Bahwa Implementasi Hukum Waris di Indonesia sampai saat ini masih terjadi pluralisme Hukum dengan masih berlakunya 3 sumber Hukum Kewarisan yang berlaku yaitu Hukum Kewarisan Islam, Hukum Kewarisan Perdata dan Hukum Kewarisan Adat. Bahwa Rekonstruksi Hukum waris di Indonesia berbasis Keadilan, Nilai keadilan dalam Rekonstruksi Hukum waris di Indonesia yakni kesimbangan dengan hak kepada yang berhak, memberikan hak sesuai dengan yang berhak. Selanjutnya Rekonstruksi Hukum waris di Indonesia Berbasis Keadilan melalui melakukan perubahan pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan KHI khususnya Pasal 1666 KUHPerdata, Pasal 171 dan 211 KHI. Dan perlunya dibuat unifikasi Hukum Kewarisan di Indonesia yang dapat menyatukan 3 sistem hukum kewarisan agar negara dapat hadir untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum di Masyarakat berkaitan dengan Hukum waris ini. Kata Kunci: Rekonstruksi; Hukum: Waris; Keadilan.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Aug 2024 02:20
Last Modified:	07 Aug 2024 02:20
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35198

Actions (login required)

View Item