REKONSTRUKSI REGULASI PERSYARATAN CALON KEPALA DESA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

TANTI, HAK DENNY MIM SHOT (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PERSYARATAN CALON KEPALA DESA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100041_fullpdf.pdf Download (3MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100041_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi yang begitu merakyat. Pemilu tingkat desa ini merupakan ajang kompetisi politik yang begitu mengena jika dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran politik bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis regulasi persyaratan calon kepala desa yang belum berbasis nilai keadilan saat ini, untuk menemukan dan menganalisis kelemahan regulasi dalam persyaratan calon kepala desa saat ini, serta merekonstruksi hukum persyaratan calon kepala desa. Dalam penelitian ini menggunakan paradigma kontruktivisme, sedangkan metode pendekatan menggunakan pendekatan socio-legal research. Sumber data dalam penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Berkaitan dengan analisis data dilakukan dengan analisis deskritif kualitatif. Hasil temuan penelitian menjelaskan bahwa Regulasi pemilihan Kepala Desa didasarkan atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dimana dalam dasar-dasar hokum tersebut terkait persyaratan calon Kepala Desa, mekanisme pemilihan Kepala Desa hingga urusan penyelesaian sengketa pada hasil pemilihan Kepala Desa. Kelemahan regulasi pemilihan Desa diantaranya pada aspek pendidikan, aspek kewenangan daerah serta kekosongan hukum terkait netralitas Kepala Daerah. Kondisi demikian dirumuskan konstruksi hukum regulasi Pemilihan Kepala Desa yaitu perubahan syarat pendidikan calon Kepala Desa menjadi pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Pada syarat lain yang selanjutnya diatur oleh Pemerintah Daerah diharuskan berpedoman pada Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Selanjutnya penambahan syarat calon Kepala Desa terkait dengan perwujudan netralitasnya yaitu calon Kepala Desa tidak sebagai pengurus dan atau menjadi anggota partai politik. Dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi hukum regulasi persyaratan calon Kepala Desa ini bertujuan untuk meuwujudkan kepemimpinan yang berbasis pada nilai keadilan. Kata Kunci : Persyaratan Calon Kepala Desa

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	06 Aug 2024 07:25
Last Modified:	06 Aug 2024 07:25
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35196

Actions (login required)

View Item