REKONSTRUKSI REGULASI PENGGUNAAN UANG DIGITAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BERBASIS NILAI KEADILAN

Rahmanto, Endy Satya (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PENGGUNAAN UANG DIGITAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100035_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100035_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Digitalisasi ekonomi dan keuangan menggeser preferensi masyarakat ke arah layanan keuangan yang serba cepat, mudah, murah, aman dan andal. Fenomena ini berlangsung merata di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Dengan populasi penduduk yang dominan berusia muda, Indonesia muncul sebagai pasar potensial. Terkait regulasi penggunaan uang digital di Indonesia, Di Indonesia sendiri, secara general, payung hukum penyelenggaraan transaksi elektronik tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi lebih rinci tentang pelaksanaan transaksi elektronik kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini kemudian pada 2019 diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik karena peraturan pemerintah sebelumnya dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti. Selain itu juga ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik sebagai acuan kegiatan penggunaan uang digital/ elektronik. Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk menganalisis dan menemukan regulasi penggunaan mata uang digital sebagai insturmen pembayaran yang sah dalam transaksi jual beli di Indonesia yang belum berkeadilan; 2) Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi penggunaan mata uang digital sebagai insturmen pembayaran yang sah dalam transaksi jual beli di Indonesia saat ini; dan 3) Untuk melakukan rekrontuksi regulasi penggunaan mata uang digital sebagai insturmen pembayaran yang sah dalam transaksi jual beli di Indonesia berbasis nilai keadilan. Hasil temuan penelitian menunjukkan pengaturan terkait regulasi penggunaan uang digital yang masih belum jelas yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dala penggunaan uang digital, adapun pada PBI Nomor 20/6/PBI/2018 hanya menjelaskan terkait uang elektronik yang merupakan bagian dari uang digital. Adanya temuan beberapa permasalahan yaitu terkait permasalahan pada definisi dan ruang lingkup uang digital, Permasalahan pada perizinan dan pengawasan penyelenggara uang digital, Permasalahan terkait perlindungan konsumen uang digital: belum adanya peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen/ pengguna uang digital, Permasalahan pada persaingan usaha yang tidak sehat dalam penyelenggaraan uang digital, serta Permasalahan pada peredaran uang digital. Perlunya rekontruksi pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik yang dapat dikolaborasikan dengan peraturan perundang-undangan lain sehingga dapat menciptakan regulasi yang baru dari hasil rekontruksi regulasi temuan permasalahan penelitian. Kata Kunci: Penggunaan Uang Digital, Instrumen Pembayaran yang Sah, Transaksi Jual Beli, Berbasis Nilai Keadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	06 Aug 2024 07:24
Last Modified:	06 Aug 2024 07:24
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35195

Actions (login required)

View Item