Mulyanto, Edi (2024) KONSTRUKSI HUKUM NOTARIS DALAM MENGHASILKAN COVERNOTE SEBAGAI DASAR PENCAIRAN KREDIT BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Text
Program Doktor Ilmu Hukum_10302100033_fullpdf.pdf Download (3MB) |
|
Text
Program Doktor Ilmu Hukum_10302100033_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian salah satu tugas terpenting bagi pemerintah adalah memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi masyarakatnya. Pаsаl 15 UU No. 2 Th. 2014 Juncto No. 30 Th 2004 tentang Jabatan Notaris, menerаngkаn kewenangan notaris dalam menjalankan jabatannya tidak terdapat aturan hukum mengenai Covernote. Tujuan peneletian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan regulasi hukum notaris dalam menghasilkan Covernote yang belum berbasis nilai keadilan, Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi hukum notaris dalam menghasilkan Covernote dan untuk menemukan kontruksi hukum notaris dalam menghasilkan Covernote sebagai dasar pencairan kredit perbankan yang berbasis nilai Keadilan Penelitian ini merupakan penelitian jenis yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis (socio-legal approach) dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik yang dikaitkan secara riil dengan variable-variable sosial yang lain. Hasil penelitian menemukan bahwa kontruksi hukum notaris dalam menghasilkan Covernote sebagai dasar pencairan kredit belum berkeadilan. Adanya kelemahan-kelemahan substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Kontruksi hukum notaris dalam menghasilkan Covernote sebagai dasar pencairan kredit perbankan berbasis nilai keadilan, Covernote yang dibuat oleh notaris hanyalah surat keterangan dari notaris yang menunjukkan bahwa masih ada proses yang harus dilakukan untuk mengikat jaminan menjadi Hak Tanggungan. Pertanggungjawaban notaris terhadap Covernote yang diterbitkannya dapat dinilai dengan menggunakan teori fautes personalles. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang mengakibatkan ketidak pastian kewenangan hukum notaris dalam menghasilkan Covernote, dimana pada pasal tersebut tidak diatur secara khusus terkait kewenangan hukum notaris dalam menghasilkan Covernote dalam posisi yang sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Menurut Pasal 15 Ayat (1) UUJN, kewenangan tersebut harus digunakan untuk melindungi kepentingan para pihak, yang harus ditempatkan dalam posisi yang sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Kata Kunci: Kontruksi Hukum, Kewenangan, Covernote
Item Type: | Thesis (Doctoral) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
Date Deposited: | 06 Aug 2024 07:23 |
Last Modified: | 06 Aug 2024 07:23 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35194 |
Actions (login required)
View Item |