KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN GIN)

Hasan, Hakan (2024) KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN GIN). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Ilmu Hukum_30302000532_fullpdf.pdf Download (1MB) | Preview
	Text Ilmu Hukum_30302000532_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (299kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum dan faktorfaktor upaya penegakan hukum serta penanggulangan tindak pidana perjudian online. Dalam mengurangi tingkat kriminalitas tindak pidana judi online perlu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana judi online dan upaya penanggulannya. Dan upaya penanggulangan itu yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum dan faktor-faktor yang menghambat upaya penegakan hukum, serta bagaimana penanggulangan tindak pidana perjudian online. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapat bahan-bahan, konsep-konsep asas-asas, hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan, dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Hasil penelitian penegakan hukum terhadap perjudian online berdasarkan kajian dan uraian pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang mempromosikan judi dalam hal menerima endorse atau mengiklankan situs judi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (2) UU ITE. Pengaturan tentang larangan perjudian dalam sistem hukum Indonesia ialah pada KUHP dan di luar KUHP. Pada KUHP diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303bis KUHP dan diperkuat lagi dengan UndangUndang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang merupakan perjudian secara konvensional. Sedangkan perjudian secara nonkonvensional adalah jenis baru yang berkembang dan diatur dengan UndangUndang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1). Kata kunci : Penegakan Hukum,Tindak Pidana, Perjudian Online

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	13 May 2024 07:05
Last Modified:	13 May 2024 07:05
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33857

Actions (login required)

View Item