ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI ATAS REGISTRASI KARTU BERDASARKAN PERMEN KOMINFO NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG REGISTRASI PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI

ANGGRAINI, SHELLA (2023) ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI ATAS REGISTRASI KARTU BERDASARKAN PERMEN KOMINFO NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG REGISTRASI PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Ilmu Hukum_30302000517_fullpdf.pdf Download (3MB) | Preview
	Text Ilmu Hukum_30302000517_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (286kB)

Abstract

Perkembangan teknologi yang semakin pesat di seluruh dunia, tidak terkecuali di Negara Indonesia, oleh karena itu Pemerintah Negara Indonesia membentuk sebuah peraturan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 14 Tahun 2017 yang berfokus kepada perlindungan data pribadi konsumen dibidang telekomunikasi. Tujuan penelitian, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna jasa telekomunikasi atas registrasi kartu berdasarkan Permen Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, untuk mengetahui secara garis besar prosedur registrasi pengguna jasa telekomunikasi dan apa dampak bagi pengguna jasa telekomunikasi yang tidak melakukan registrasi. Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah Perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna jasa telekomunikasi atas registrasi kartu berdasarkan Permen Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi ada 2 (dua) yaitu Preventif dan Represif. Bentuk perlindungan hukum preventif terhadap data pribadi pengguna jasa telekomunikasi atas pemberlakuan aturan registrasi kartu prabayar sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) huruf a, Bentuk perlindungan hukum represif sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Prosedur registrasi pengguna jasa telekomunikasi terdapat dalam Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 21 Tahun 2017. Dampak yang diterima pelanggan jasa telekomunikasi apabila tidak melakukan registrasi, Pemblokiran layanan panggilan keluar (outgoing call), Pemblokiran layanan panggilan masuk (incoming call) Pemblokiran layanan data internet jika tidak melakukan registrasi ulang. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Pengguna Jasa Telekomunikasi.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	13 May 2024 06:56
Last Modified:	13 May 2024 06:56
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33851

Actions (login required)

View Item