STUDI PERBANDINGAN KEWENANGAN PIDANA PEMERKOSAAN DI PENGADILAN NEGERI DAN MAHKAMAH SYAR’IYAH SETELAH BERLAKUNYA QANUN JINAYAT

IDRIS, TURHAMUN (2024) STUDI PERBANDINGAN KEWENANGAN PIDANA PEMERKOSAAN DI PENGADILAN NEGERI DAN MAHKAMAH SYAR’IYAH SETELAH BERLAKUNYA QANUN JINAYAT. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Ilmu Hukum_30302000394_fullpdf.pdf Download (2MB) | Preview
	Text Ilmu Hukum_30302000394_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (718kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan agar memberikan pemahaman tentang mengetahui kompetensi kewenangan absolut Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar‟iyah di Provinsi Aceh, efektivitas keduanya dalam menangani kasus pemerkosaan di Aceh, dari segi prosedur penerimaan perkara, pendekatan sumber hukum, dan hasil putusan setelah berlakunya Qanun Jinayat, serta pendekatan hukum formil, hukum materil, dan legal reasoning Hakim di kedua matra tersebut dalam kasus pemerkosaan. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, penelitian publikasi, jurnal, buku dan naskah yang meliputi aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan rinci pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta kaidah dan penerapannya di Pengadilan. Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa sejak lahirnya Qanun Jinayat, tindak pidana pemerkosaan telah menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Syar‟iyah yang ketentuannya terikat dengan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyebutkan bahwa ketentuan hukum jinayat tersebut berlaku untuk Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh, Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat; Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh. Sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar‟iyah, masing-masing dengan terikat dengan status keagamaan subjek hukum Pelaku Pidana. Kata Kunci: Perbandingan, Pidana Pemerkosaan, Pengadilan Negeri, Mahkamah Syar’iyah, Qanun Jinayat

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	20 May 2024 04:20
Last Modified:	20 May 2024 04:20
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33810

Actions (login required)

View Item