TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

Septiadi, Fahri Abrar (2024) TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302000130_fullpdf.pdf Download (3MB)
	Text Ilmu Hukum_30302000130_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (951kB)

Abstract

Badan Peradilan yang berhak mengadili permasalahan perceraian di Kabupaten Pangkalan Bun yaitu Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Menurut data, setidaknya sebanyak 1558 pasangan suami istri di Pangkalan Bun mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Pangkalan Bun mulai dari tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2023. Dampak yang cukup memprihatinkan dengan tingginya angka perceraian di Pangkalan Bun ialah sering diabaikannya hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian yang terjadi di Pangkalan Bun dan untuk mengetahui hambatan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pangkalan Bun dan solusinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi hukum secara riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya maupun terjun langsung ke lapangan. Hasil dari penelitian ini ialah hakim mempunyai hak ex-officio yang mana dari hak tersebut hakim mempunyai kewenangan untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan atau gugatan. Dalam perlindungan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, hak ex-officio dapat digunakan oleh hakim dalam melindungi hak isteri dan anak setelah terjadi perceraian serta membela hak-hak isteri dan anak yang biasanya tidak dipenuhi oleh seorang suami. Selain itu terdapat bebrapa hambatan dalam pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian yaitu terkait pemberian tunjangan nafkah pada istri dana anak pada perceraian talak, istri yang mengajukan perceraian tidak memiliki hak untuk menerima nafkah 'iddah dan mut'ah karena perceraian gugat. Hambatan tersebut bisa diselesaikan dengan dibuatnya lembaga penjamin yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan terkait hak-hak pasca perceraian. Selain itu, upaya lain yang bisa dilakukan yaitu dengan menggunakan hak ex-officio dapat dalam melindungi hak isteri dan anak setelah terjadi perceraian. Kata Kunci: Perlindungan, Hak Perempuan dan Anak, Perceraian

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	13 May 2024 07:14
Last Modified:	13 May 2024 07:14
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33703

Actions (login required)

View Item