PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENGGUNAAN KNALPOT RACING KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH KOTA SEMARANG

Yudistira, Bima Arya (2024) PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENGGUNAAN KNALPOT RACING KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH KOTA SEMARANG. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302000079_fullpdf.pdf Download (3MB)
	Text Ilmu Hukum_30302000079_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (70kB)

Abstract

Penegakan aturan terhadap penggunaan knalpot racing merupakan suatu langkah yang diambil oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan dan perubahan gaya hidup, hal ini secara signifikan memengaruhi tingkat pelanggaran ketertiban berlalu lintas, termasuk maraknya penggunaan knalpot racing oleh berbagai kalangan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satlantas Polrestabes Semarang dalam menindak penggunaan knalpot racing di area hukum mereka. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan yuridis-sosiologis, yang melibatkan identifikasi hukum aktual di dalam suatu institusi sosial dan pemahaman fungsional pada kehidupan nyata. Pendekatan ini memfokuskan pada poin-poin kunci untuk memperoleh pemahaman empiris hukum berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam konteks sosial masyarakat. Dari hasil penelitian ini Kepolisian Resor Kota Besar Semarang menunjukan, pertama terungkap bahwa kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keamanan dan ketertiban lalu lintas, kedua upaya sosialisasi dan penyuluhan terus dilakukan, ketiga upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah penggunaan knalpot racing di Kota Semarang pihak Kepolisian menggunakan dua upaya yaitu upaya preventif adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polrestabes Semarang dengan tujuan sebagai bentuk pengawasan dan pencegahan sebelum terjadi suatu pelanggaran. Kemudian upaya represif adalah suatu upaya atau cara yang dilaksanakan setelah munculnya suatu perbuatan pelanggaran terhadap hukum. upaya ini diwujudkan sebagai bentuk tindak lanjut dari laporan atau aduan masyarakat yang melihat adanya suatu pelanggaran. Upaya represif seringkali diwujudkan oleh Satlantas Polrestabes Semarang dengan cara Giat Operasi dan Razia. sementara penyelesaian terhadap hambatan-hambatan di lapangan dilakukan dengan solusi-solusi yang tepat. Namun, perlu dicatat bahwa Kepolisian Resor Kota Besar Semarang masih menghadapi kendala dalam menanggulangi pelanggaran tersebut, terutama karena kurangnya standar operasional prosedur (SOP) dan petunjuk teknis (Protap), serta keterbatasan fasilitas untuk menindak pelanggaran knalpot racing. Kata Kunci : Penertiban, Pelanggaran, Knalpot Racing

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 May 2024 03:15
Last Modified:	07 May 2024 03:15
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33647

Actions (login required)

View Item