EFEKTIVITAS HAK NARAPIDANA DALAM OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TERHADAP PUTUSAN PIDANA DENDA

WISESA, KADEK AGUS AMBARA (2024) EFEKTIVITAS HAK NARAPIDANA DALAM OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TERHADAP PUTUSAN PIDANA DENDA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Magister Ilmu Hukum_20302300122_fullpdf.pdf Download (1MB) | Preview
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300122_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pidana denda tidak berjalan secara optimal dikarenakan luasnya hak khusus narapidana baik berupa remisi, pembebasan bersyarat dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang di berikan negara kepada terpidana yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sehingga diperlukan kebijakan regulasi pelaksanaan hak narapidana pada saat yang akan datang (ius constituendum) dalam optimalisasi PNBP. Permasalahan dalam penelitian ini bertujuan untuk : 1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan hak dari narapidana yang dibebankan pidana denda. 2. Untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas hak narapidana dalam optimalisasi pendapatan negara bukan pajak (pnbp) terhadap putusan pidana denda. 3. Untuk menyarankan kebijakan regulasi pelaksanaan hak narapidana pada saat yang akan datang (ius constituendum) yang dimungkinkan atau yang seharusnya berlaku sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pemasukan keuangan negara dan menurunnya tingkat perkara tindak pidana yang diancam pidana kumulatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, jenis dan sumber data yaitu data primer dengan melakukan wawancara dan observasi serta data sekunder dengan melakukan syudi kepustakaan, metode Analisa data secara logis dan sistematis. Untuk permasalahan penelitian di analisis menggunakan teori bekerjanya hukum, teori efektivitas hukum dan teori kebijakan hukum pidana. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : (1) pelaksanaan hak dari narapidana yang dibebankan pidana denda tidak lagi memberikan batasan dalam pemberian hak khusus narapidana terhadap semua jenis tindak pidana, kecuali terhadap narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati, sehingga narapidana dengan mudah mendapatkan hak narapidana tanpa perlu membayar pidana denda. (2) Pelaksanaan hak narapidana dalam optimalisasi PNBP terhadap putusan pidana denda tidak berjalan efektif mengingat pemberian hak narapidana yang sangat luas dan tidak terbatas tidak akan memberikan dampak positif terhadap kegiatan optimalisasi PNBP dari sektor pidana denda karena pidana denda yang dijatuhkan oleh majelis hakim dapat diganti dengan pidana kurungan atau penjara dan juga tidak diharuskan terpidana untuk membayar pidana denda terlebih dahulu sebelum menerima hak narapidana. (3) Kebijakan regulasi pelaksanaan hak narapidana yang diputus pidana denda pada saat yang akan datang (ius constituendum) terhadap optimalisasi PNBP, sangat diperlukan pengaturan atau Kebijakan Regulasi yang mengatur adanya Pembatasan Terhadap Pelaksanaan Hak Khusus Narapidana tersebut yang diatur di dalam peraturan perundangundangan. Kata Kunci:Efektivitas,Hak Narapidana,Optimalisasi,Penerimaan Negara Bukan Pajak,Pidana Denda

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	17 May 2024 09:40
Last Modified:	17 May 2024 09:40
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33568

Actions (login required)

View Item