PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KEPOLISIAN RESOR INDRAMAYU

AKBAR, AGUNG ALI (2024) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KEPOLISIAN RESOR INDRAMAYU. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Magister Ilmu Hukum_20302300007_fullpdf.pdf Download (1MB) | Preview
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300007_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (353kB)

Abstract

Penegakan hukum terhadap perdagangan orang akan menggunakan pendekatan yang berhubungan dengan kemanusiaan/humanistik maka pengenaan sanksi pidana terhadap perdagangan orang harsus dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan masalah kemanusiaan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Kepolisian Resor Indramayu. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Kepolisian Resor Indramayu.. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis empiris dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh malalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum dan teori kepastian hukum. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Kepolisian Resor Indramayu dilakukan memerlukan keterlibatan seluruh sektor pemerintah, swasta, LSM, badan-badan Internasional, organisasi masyarakat, perseorangan termasuk media massa. Sebagai salah satu bentuk implementasi cara-cara tersebut, langkah yang selama ini baru dilakukan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan untuk meminimalisir praktek trafficking adalah dengan mengadakan pelatihan bagi para kepala desa tentang tertib administrasi. Salah satu tujuan utama tertib administrasi tersebut adalah mengantisipasi praktek pemalsuan identitas yang kian marak terjadi dalam hal pengurusan syarat-syarat pekerja imigran. Dalam hal ini banyak bentuk kegiatan yang bisa menyentuh masyarakat secara umum, termasuk kaum perempuan di dalamnya yang rentan dengan trafficking. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Resor Indramayu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penegakan hukum terhadap perdagangan orang dilakukan dengan serangkaian penanganan lebih lanjut terhadap laporan masyarakat atau petugas kepolisian yaitu penyelidikan dan penyidikan hingga menghasilkan berkas perkara yang diserahkan ke Kejaksaan. Penanganan ini sebagaimana dilakukan sesuai dalam Kitab Hukum Acara Pidana. Berdasarkan kasus yang ditangani penyidik, sebagian perdagangan orang disebabkan karena korban yang terjerat tipu muslihat dari pelaku. Pelaku menggunakan lowongan kerja palsu dengan janji fasilitas kerja yang menggiurkan sehingga dapat dengan mudahnya menipu korban. Penyidik dalam melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan orang, menemukan berbagai hambatan yaitu kurangnya informasi mengenai perdagangan orang, waktu penanganan kasus dpaat berjalan lebih lama karena kerumitan kasus, masyarakat yang masih belum memiliki kesadaran hukum yang tinggi terhadap kejahatan perdagangan orang, dan modus pelaku yang makin berkembang disebabkan oleh teknologi. Kepolisian Daerah Jawa Barat terus melakukan upaya lebih dan evaluasi agar penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang berjalan dengan efektif. Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perdagangan Orang

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	30 Apr 2024 01:36
Last Modified:	30 Apr 2024 01:36
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33565

Actions (login required)

View Item