EVEKTIVITAS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Siregar, Mulvian Iskandar (2024) EVEKTIVITAS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Magister Ilmu Hukum_20302200078_fullpdf.pdf Download (1MB) | Preview
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200078_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (48kB)

Abstract

Tesis ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan penyidikan tindak pidana penganiayaan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Penelitian ini terbatas pada kebijakan formulasi mengenai pidana penjara minimum khusus dalam peraturan perundangan pidana di dalam KUHP yang mencantumkan pola lamanya pidana penjara minimum khusus dan Konsep KUHP dalam proses peradilan di Indonesia. Langkah-langkah penelitian meliputi merumuskan permasalahan, meninjau kepustakaan, merencanakan desain penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan memberikan rekomendasi. Konsep-konsep yang diuraikan dalam tesis ini meliputi teori efektivitas hukum, faktor kebudayaan, teori kepastian hukum, dan teori kepastian hukum. Selain itu, tesis juga membahas pentingnya kesabaran dan keterampilan berbicara dalam menyelesaikan konflik, serta keterlibatan tokoh masyarakat dalam proses penyidikan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan baru dan rekomendasi terkait efektivitas penegakan hukum dan penyidikan tindak pidana di Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang memberikan tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Sejak pemisahan dari Tentara Nasional Indonesia, Polri berupaya membangun citra baru sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.Dalam menjalankan tugasnya, Polri memiliki fungsi Reserse Kriminal yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Proses penegakan hukum ini melibatkan subsistem kepolisian (sebagai penyidik), kejaksaan (sebagai penuntut umum), kehakiman (sebagai hakim), dan lembaga pemasyarakatan (sebagai subsistem rehabilitasi) dalam Sistem Peradilan Pidana.Namun, dalam prakteknya, sinergi antar institusi terkait dalam Sistem Peradilan Pidana masih belum optimal. Kritikan terhadap penegakan hukum di Indoneia, terutama pada tahap penyidikan, menunjukkan perlunya perubahan menuju sistem peradilan pidana yang lebih baik.Tantangan penyidik Polri semakin kompleks, membutuhkan kemampuan untuk mengungkap perkara tanpa melanggar Hak Asasi Manusia. Selain itu, penyidik juga dihadapkan pada kemungkinan tuntutan hukum dari pihak tersangka dan keluarganya. Dalam konteks ini, penting untuk terus berupaya meningkatkan kualitas penegakan hukum demi mewujudkan keadilan dan keamanan bagi masyarakat. Kata Kunci: : pelaksanaan penyidikan tindak pidana penganiayaan

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	30 Apr 2024 01:33
Last Modified:	30 Apr 2024 01:33
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33562

Actions (login required)

View Item