ANALISIS YURIDIS TERKAIT PENGATURAN PEMBERIAN HAK ATAS KEPEMILIKAN RUANG BAWAH TANAH DI JAKARTA

MARFU’ATUN, MARFU’ATUN (2024) ANALISIS YURIDIS TERKAIT PENGATURAN PEMBERIAN HAK ATAS KEPEMILIKAN RUANG BAWAH TANAH DI JAKARTA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Magister Kenotariatan_21302200108_fullpdf.pdf Download (1MB) | Preview
	Text Magister Kenotariatan_21302200108_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB)

Abstract

Semakin berkurangnya ruang di suatu perkotaan maka mengharusnkan pemanfaatan tata ruang yang juga mampu mengikuti kebutuhan masyarakat secara dinamis, hal ini secara nyata dilakukan melalui pemanfaatan ruang bawah tanah. Hal ini telah dilakukan di DKI Jakarta, namun demikian pemanfaatan ruang bawah tanag di DKI Jakarta belum sejalan dengan mapannya pengaturan mengenai pemanfaatan ruang bawah tanah. Ketentuan dalam Pergub DKI Nomor 167 Tahun 2012 tentang Ruang Bawah Tanah tersebut tidak mengatur mengenai sistem kepemilikan lahan bawah tanah dan PP No. 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah tidak mengatur pemerataan hak bagi setiap golongan dalam mendapatkan manfaat dari ruang bawah tanah, hal ini dikarenakan pihak yang hanya dapat memiliki hak penggunaan ruang bawah tanah dalam PP No. 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah hanyalah pihak swasta yang bekerja sama dengan pemerintah dalam pemanfaatan ruang bawah tanah. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan terkait pemberian hak atas ruang bawah tanah saat di Jakata dan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kendala dan solusi pengaturan terkait pemberian hak atas ruang bawah tanah di Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini ialah Yuridis Sosiologi. Penelitian Yuridis Sosiologi, adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterprestasikan objek sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek penelitian yang diteliti secara tepat. Sehingga dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan data atau bahan yang diperoleh. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat dipahami bahwa ketiadaan pengaturan mengenai kepemilikan ruang bawah tanah saat ini telah mengakibatkan terabaikannya keadilan bagi pengguna ruang bawah tanah. Khususnya dalam konteks keadilan sosial bagi seluruh rakyata Indonesia menurut Pancasila. Secara materialsubtansial dan intrinsik Pancasila adalah filosofis. Misalnya, hakikat dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, belum lagi nilai dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai di dalam sila-sila lainnya. Kesemuanya adalah bersifat metafisis/filosofis, dalam tata-budaya masyarakat Indonesia pra-kemerdekaan dan masih berlangsung hingga kini dan seharusnya di masa-masa yang akan datang, nilai Pancasila diakui sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup yang di praktikkan. Solusi yang dapat dilakukan ialah perlu diaturnya ketentuan mengnai hak milik atas ruang bawah tanah yang jelas, perlu diaturnya Batasan penggunaan ruang bawah tanah guna mencegah terjadinya kerusakan struktur dan fungsi tanah, dan perlu diaturnya sanksi tegas bagi para pihak yang menggunakan ruang bawah tanah atau para pihak yang membuat izin pemanfaatan ruang bawah tanah yang mengakibatkan kerusakan tanah dan fungsi tanah, serta yang melampaui batas penggunaan luasan ruang bawah tanah. Kata Kunci: (Kepemlikan, Ruang Bawah Tanah, Yuridis)

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	30 Apr 2024 02:07
Last Modified:	30 Apr 2024 02:07
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33529

Actions (login required)

View Item