PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH DALAM PROSES BALIK NAMA PASCA TERBAKARNYA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BREBES

WULANDARI, WINA (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH DALAM PROSES BALIK NAMA PASCA TERBAKARNYA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BREBES. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Magister Kenotariatan_21302200094_fullpdf.pdf Download (1MB) | Preview
	Text Magister Kenotariatan_21302200094_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (90kB)

Abstract

Peristiwa kebakaran mengakibatkan berkas-berkas pertanahan menjadi musnah. Seperti yang terjadi di Kantor BPN Brebes bencana kebakaran terjadi menyebabkan kerusakan pada sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2023 yang siap diserahkan kurang lebih 6000 berkas yang sedang dikerjakan. Akibat dari peristiwa kebakaran di Kantor BPN Brebes akan menyebabkan adanya terhambatnya pelayanan pertanahan dan meningkatnya eskalasi sengketa konflik pertanahan, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah dalam proses balik nama pasca terbakarnya Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes dan upaya dari kantor pertanahan untuk pemilik hak atas tanah. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data primer yang didukung dengan data sekunder. Teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa perlindungan hukum pemilik tanah pasca kebakaran Kantor Pertanahan Brebes melibatkan pemulihan sertipikat dan buku tanah oleh BPN berdasarkan Perkaban Nomor 6 Tahun 2010. Proses balik nama dapat dibantu oleh ahli hukum atau notaris, dengan pemilik tanah menyertakan dokumen penting dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Kantor Pertanahan Brebes melakukan pemulihan data sertipikat tanah pasca kebakaran, meskipun sistem negatif pendaftaran tanah memiliki kelemahan. Pemulihan mengikuti Peraturan Kepala Badan Nomor 6 Tahun 2010 terkait penanganan bencana dan pengembalian hak masyarakat atas aset tanah di wilayah bencana. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak atas Tanah, Balik Nama

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	30 Apr 2024 01:56
Last Modified:	30 Apr 2024 01:56
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33525

Actions (login required)

View Item