PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGASNYA SEBAGAI PEJABAT UMUM DI KOTA BATAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

Sumarno, Sumarno (2024) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGASNYA SEBAGAI PEJABAT UMUM DI KOTA BATAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Magister Kenotariatan_21302200087_fullpdf.pdf Download (1MB) | Preview
	Text Magister Kenotariatan_21302200087_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (234kB)

Abstract

Notaris memiliki fungsi penting sebagai pejabat public, hal ini dikarenakan Notaris dibutuhkan dalam pembuatan akta otentik guna kepentingan pembuktian akan adanya pengakuan hak milik atas suatu kebendaan secara keperdataan. Kedudukan penting Notaris ini belum sejalan dengan adanya perlindungan hukum yang jelas bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pejabat umum. Tujuan penelitian tesisi ini ialah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan perlindungan Notaris ketika menjalankan tugasnya di Kota Batam saat ini dan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kendala dan solusi dalam persoalan perlindungan Notaris ketika menjalankan tugasnya di Kota Batam saat ini. Jenis penelitian dalam tesis ini ialah jenis penelitian hukum sosiologis atau empiric yang mencakup identifikasi hukum serta efektivitas hukum, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dimana data yang diperoleh melalui data hukum primer atau data yang diperoleh langsung di masyarakat. Hasil penelitian tesis ini menunjukan bahwa pelaksanaan perlindungan Notaris ketika menjalankan tugasnya di Kota Batam saat ini belum terwujud karena belum ada pengaturan mekanisme yang jelas perihal perlindungan bagi Notaris ketika menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Kendala yang mengakibatkan persoalan perlindungan Notaris ketika menjalankan tugasnya di Kota Batam saat ini ialah belum diaturnya perihal kejelasan perbuatan-perbuatan Notaris yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum ketika melakukan tugas dan tanggungjawabnya. Belum diaturnya perlindungan hukum yang jelas bagi Notaris ketika menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Tidak ada kepastian hukum bahwa terdapat batasan dalam melakukan gugatan para pihak ketika terjadi pelanggaran hukum oleh Notaris yang harus terlebih dahulu dilandasi pada adanya hasil pemeriksaan dan penetapan Majelis Pengawas terkait kebenaran adanya pelanggaran kode etik Notaris ketika menjalankan tugas dan kewenangannya. Solusi untuk mengatasi persoalan perlindungan notaris ketika menjalankan tugasnya di kota batam saat ini yaitu berupa membuat ketentuan mekanisme mengenai kewajiban pembuktian oleh Majelis Pengawas Notaris di tingkat daerah terlebih dahulu. Kata Kunci: (Hukum, Notaris, Perlindungan, Tugas)

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	30 Apr 2024 01:57
Last Modified:	30 Apr 2024 01:57
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33524

Actions (login required)

View Item